KAJIAN HUKUM MENGENAI DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999
- Authors
-
-
Afiq Aqwa Mursalin
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Daniel Unedo Rajagukguk
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Santika Artanti Sipayung
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Affila
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Mulhadi
Universitas Sumatera UtaraAuthor
-
- Keywords:
- Monopoli, Persaingan Usaha, PT Pertamina Patra Niaga, KPPU, UU No. 5 Tahun 1999
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya avtur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder terkait kebijakan distribusi energi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga memiliki posisi dominan dengan penguasaan hampir menyeluruh dari pasar avtur domestik yang didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 dan Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019. Kondisi ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 karena menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru dan menimbulkan distorsi harga. Namun, perusahaan ini berpotensi memperoleh pengecualian sesuai Pasal 50 dan 51 UU tersebut, meskipun statusnya sebagai anak perusahaan BUMN menimbulkan keraguan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menilai dan menegakkan hukum terhadap dugaan praktik monopoli, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi sektoral. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan antara hukum persaingan usaha dan sektor energi, pembukaan akses pasar bagi pelaku usaha baru, serta penguatan koordinasi antara KPPU dan instansi terkait guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan efisien di sektor BBM nasional.
- References
-
Jurnal
Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh Pertamina Patra Niaga. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 4(2). https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271
Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(2), 163–174. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111
Diyan, Y. N., & Apriani, R. (2024). Analisis yuridis mengenai persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 949–955. https://doi.org/10.5281/zenodo.13751289
Firmansyah, R. N., & Anggraini, A. M. T. (2024). Analisis praktik monopoli dalam pemasaran bahan bakar avtur di Indonesia dari perspektif hukum persaingan usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 6(3). https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21128
Jawani, Lunita. “Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 1, no. 2 (2021): 99–106.
Kalvisanda, S. R., & Wahyudi. (2025). Analisis yuridis terhadap dugaan korupsi impor minyak mentah oleh eksekutif PT Pertamina Patra Niaga.
Buku
Cita Citrawinda, S H. Hukum Persaingan Usaha. Jakad Media Publishing, 2021.
Maulana, I. B. (2000). Catatan singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nusantara, A. H. G., & Harman, B. K. (n.d.). Analisa dan perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sirait, N. N. (2003). Asosiasi & persaingan usaha tidak sehat. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Suhasri & Mohammad Taufik M, (2010). Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Yani, A., & Widjaja, G. (1999). Seri hukum bisnis anti monopoli. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Internet
Artanti, Annisa Ayu. "KPPU Temukan Bukti Dugaan Monopoli Penyediaan Avtur Pertamina Patra Niaga." MetroTVNews.com, 3 Oktober 2024. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCd51J-kppu-temukan-bukti-dugaan-monopoli-penyediaan-avtur-pertamina-patra-niaga.
Suhari, Novia. "KPPU Selidiki Dugaan Monopoli PT Pertamina Patra Niaga dalam Penjualan LPG Non Subsidi." ForumKeadilan.com, 9 Maret 2025. https://forumkeadilan.com/2025/03/09/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-pt-pertamina-patra-niaga-dalam-penjualan-lpg-non-subsidi/
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Downloads
- Published
- 2025-12-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Leonyta Ashari, Vina Sulistiani, Kurnia Fitri, Mila Kumala Sari, Selvia Agustin, ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adzra’ Malfaizza Mahendra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA ETIKA BISNIS DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Maryani Sulastri, Ani Yumarni, Muhamad Aminulloh, ANALISIS HUKUM POTENSI PENYAKIT SOSIAL DI KALANGAN REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Penerapan Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailul Najwa Karimah , HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA DAN UU PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aryo Tri Revando, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, IMPLIKASI KEWAJIBAN SAKSI JURNALIS DAN HAK TOLAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ihsan, Muhamad Nasrudin, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Izzatul Istifani, Asya Humairoh Wahda, Dian Eka Prastiwi, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PT Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.