KAJIAN HUKUM MENGENAI DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999
- Authors
-
-
Afiq Aqwa Mursalin
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Daniel Unedo Rajagukguk
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Santika Artanti Sipayung
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Affila
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Mulhadi
Universitas Sumatera UtaraAuthor
-
- Keywords:
- Monopoli, Persaingan Usaha, PT Pertamina Patra Niaga, KPPU, UU No. 5 Tahun 1999
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya avtur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder terkait kebijakan distribusi energi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga memiliki posisi dominan dengan penguasaan hampir menyeluruh dari pasar avtur domestik yang didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 dan Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019. Kondisi ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 karena menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru dan menimbulkan distorsi harga. Namun, perusahaan ini berpotensi memperoleh pengecualian sesuai Pasal 50 dan 51 UU tersebut, meskipun statusnya sebagai anak perusahaan BUMN menimbulkan keraguan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menilai dan menegakkan hukum terhadap dugaan praktik monopoli, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi sektoral. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan antara hukum persaingan usaha dan sektor energi, pembukaan akses pasar bagi pelaku usaha baru, serta penguatan koordinasi antara KPPU dan instansi terkait guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan efisien di sektor BBM nasional.
- References
-
Jurnal
Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh Pertamina Patra Niaga. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 4(2). https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271
Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(2), 163–174. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111
Diyan, Y. N., & Apriani, R. (2024). Analisis yuridis mengenai persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 949–955. https://doi.org/10.5281/zenodo.13751289
Firmansyah, R. N., & Anggraini, A. M. T. (2024). Analisis praktik monopoli dalam pemasaran bahan bakar avtur di Indonesia dari perspektif hukum persaingan usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 6(3). https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21128
Jawani, Lunita. “Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 1, no. 2 (2021): 99–106.
Kalvisanda, S. R., & Wahyudi. (2025). Analisis yuridis terhadap dugaan korupsi impor minyak mentah oleh eksekutif PT Pertamina Patra Niaga.
Buku
Cita Citrawinda, S H. Hukum Persaingan Usaha. Jakad Media Publishing, 2021.
Maulana, I. B. (2000). Catatan singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nusantara, A. H. G., & Harman, B. K. (n.d.). Analisa dan perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sirait, N. N. (2003). Asosiasi & persaingan usaha tidak sehat. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Suhasri & Mohammad Taufik M, (2010). Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Yani, A., & Widjaja, G. (1999). Seri hukum bisnis anti monopoli. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Internet
Artanti, Annisa Ayu. "KPPU Temukan Bukti Dugaan Monopoli Penyediaan Avtur Pertamina Patra Niaga." MetroTVNews.com, 3 Oktober 2024. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCd51J-kppu-temukan-bukti-dugaan-monopoli-penyediaan-avtur-pertamina-patra-niaga.
Suhari, Novia. "KPPU Selidiki Dugaan Monopoli PT Pertamina Patra Niaga dalam Penjualan LPG Non Subsidi." ForumKeadilan.com, 9 Maret 2025. https://forumkeadilan.com/2025/03/09/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-pt-pertamina-patra-niaga-dalam-penjualan-lpg-non-subsidi/
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Downloads
- Published
- 2025-12-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Samuel Ardy Kharismata, Jonker Sihombing, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andria Luhur Prakoso, Naufal Zacky Firdaus , Burhannudin Lopa , Grisella Meirisa A, Kayla Maritza J, DISKRIMINASI TERHADAP WNA DALAM PMA DALAM SEKTOR INVESTASI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA KASUS KERICUHAN DI PENUKARAN TIKET KONSER SEVENTEEN: RIGHT HERE IN JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zhenia Maulida Fitri, Karina Maulidia Kusuma, Triana Rizkia Dewi, Naomi Juliana Assa, PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KASUS HARVEY MOEIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kristian Nathanael, Heni Erlita Sari Zai, HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TIDAK BERBADAN HUKUM DI INDONESIA: STUDI ATAS RISIKO DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA UMKM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yolanda Sephia Putri Aglen, Nida Tauhidah Nur MQ, ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PASAL 7 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jamilatun Nisa’, Zahrotul Aini, Lailatul Qomariyah, Yudi Widagdo Harimurti, KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizky Habiba Romli Angelita, IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.