ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM JINAYAH OLEH WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH

• Ridwan Setiawan

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Risa Siamerisa

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Zahra Maulidia

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Deden Najmudin

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

Penerapan hukum jinayah di Aceh merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam yang memiliki kekhususan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014. dalam kerangka ini, Wilayatul Hisbah berperan sebagai aktor sentral yang menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penindakan awal terhadap pelanggaran jarimah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari perdebatan mengenai batas yuridis dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka. Penerapan syariat meskipun berlandaskan nilai moral dan keagamaan tetap wajib mematuhi asas legalitas, asas due process of law, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Qanun Acara Jinayah dan hukum nasional.permasalahan muncul ketika praktik penegakan hukum di tingkat operasional menunjukan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, seperti pemeriksaan awal yang bersifat informal, kurangnya dokumentasi prosedural, keterbatasan, keterbatasan pendampingan hukum, serta minimnya pemahaman aparat Wilayatul Hisbah terhadap standar hukum acara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penegakan hukum jinayah oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, KUHAP, Undang-Undang HAM, serta literatur hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, qanun telah mengatur secara eksplisit sejumlah hak seperti hak pendampingan hukum, hak mengetahui tuduhan, hak perlakuan manusiawi, hak mengajukan pembelaan, serta hak atas pemeriksaan yang objektif. Prinsip-prinsip syariat juga secara konseptual menjamin martabat tersangka melalui larangan penyiksaan, larangan pemaksaan pengakuan, asas keadilan, dan asas kehati-hatian dalam menentukan jarimah. Namun, praktik lapangan menunjukkan kendala berupa ketidakterpaduan standar operasional, minimnya koordinasi dengan kepolisian dan Makamah Syar’iyah, serta rendahnya kapasitas yuridis sebagai aparat Wilayatul Hisbah yang menyebabkan hak tersangka tidak sepenuhnya terlindungi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan syariat tidak hanya ditentukan oleh evektivitas penindakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum menjamin penghormatan hak tersangka secara utuh. Penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat, dan harmonisasi prosedur antar lembaga diperlukan agar penerapan hukum jinayah di Aceh berjalan selaras dengan prinsip keadilan substansif dan perlindungan hak asasi manusia.

Bayhaqi, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah. Jurnal Ilmial Mahasiswa Fakultas Hukum , 3.

Fauziah Nur Aksa, d. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Point of View. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Qanun No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1 ayat 8. (2004).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 . (2013).

Fariz, L. M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka pada Proses Pemeriksaan dalam Penyidikan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, 184.

Aksa, F. N. (2023). The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 8 No. 1.

Walidain, M. P. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. ndonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2 No. 3.

Fadli, R. (2025). The Existence of Qanun Jinayat in Aceh a Critical Study of the Harmonization of National and Sharia Law. Al-Wadh’iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies, Vol. 1 No. 1.

• pdf