TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN MAKANAN YANG LAYAK KEPADA WARGA BINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III GORONTALO
- Authors
-
-
Misriyanti Abdullah
Universitas TerbukaAuthor -
Asrul Hamid
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Tinjauan Hukum, Penyelenggaraan Makanan, Warga Binaan
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji kesesuaian penyelenggaraan makanan yang layak kepada warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui melalui studi pustaka, observasi serta wawancara langsung dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan makanan telah mengikuti prosedur standar mulai dari perencanaan anggaran, menu, pengadaan, pengolahan, hingga distribusi. Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permen Imipas Nomor 1 2025 masih terdapat permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas penyimpanan, dan tidak adanya tenaga ahli gizi. Oleh karena itu, penelitian ini direkomendasikan adanya pembenahan sebagai strategi integratif untuk meningkatkan hak asasi warga binaan atas makanan yang layak.
- References
-
Anamta, A.R., Suhartini, E., Mulyadi. (2025), Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bogor. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(1), 6.
Ardinata, Mikho. (2020). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal HAM Vol. 11 No. 2: hlm. 326
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). Standar Penyelenggaraan Makanan di Lapas, Rutan dan Cabrutan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2), 363-376.
Fitriani IN. 2020. Hubungan antara pengetahuan pekerja dapur terhadap perilaku penyimpanan dan pengolahan bahan makanan di pondok modern darussalam gontor putri 1 dan 2 mantingan ngawi Jawa Timur. Dissertation. Universitas Darussalam Gontor: Jawa Timur.
Juhartini, S.Gz., M.Kes; dkk. (2022). Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Inara Publisher. ISBN 978-623-5970-96-7.
Marlinae, L. (2021). Buku Ajar Higiene Makanan dan Minuman. Banjarmasin: Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Mastuti, D.N.R. (2025). Buku Ajar Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar. Jakarta Barat: PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
Nurgumilar, T., Suprijatna, D., Aminuloh, M. (2025), Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Karimah Tauhid, 4(2), 1176
Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(3), 109.
Prabowo, Fandy. (2018). Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(1), 125–144.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sushanty, V.R., Badranata, B.A. (2023), Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Surabaya. DEKRIT(Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(2), 180.
The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Yulianti, R., Muhlishoh, A., Hasanah, L. N., Rosnah, S., Lusiana, S. A., & Sutrisno, E. (2022). Keamanan dan Ketahanan Pangan. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Downloads
- Published
- 2025-12-14
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Auliya Rahmi, Asrul Hamid, IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Fairusna Chalisa Alya, Olivia Rahma Oktaviani, Vivi Dyelsa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, LITERASI HUKUM DIGITAL BERBASIS PEER GROUP BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI PHISHING DAN PENCURIAN IDENTITAS DI ROBLOX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alzena Malika Salsabila, Fitriya Putri Janah, Irnanda Khairunnisa, Siti Masitoh , TRANSFORMASI SISTEM PEWARISAN ADAT BALI KETIKA DIHADAPKAN PADA HUKUM POSITIF: STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA TIMUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anton Nugroho , Rafika Cahya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING AKIBAT TIDAK ADANYA HAK CUTI KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Indah Maulani, PENYALAHGUNAAN PKPU OLEH PELAKU USAHA DOMINAN: PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PKPU PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK: PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Gusnan Amanta, Refana Destin Alfikotama, Anisa Normalinda, Salwaa Syifaa Da’aniah, Nur Endah Sugianti, Fenomena Pelecehan Seksual Sesama Gender: Tantangan Sosial, Psikologis, dan Upaya Penanganannya di Masyarakat Modern , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.