AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI
- Authors
-
-
Marthinus HGP ICK
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- disharmony of norms, government-borne taxes, House of Representatives members, regulatory hierarchy, distributive justice.
- Abstract
-
The disharmony between the Income Tax Law (last amended by Law No. 36 of 2008) and Government Regulation No. 80 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 262/PMK.03/2010 has created legal uncertainty in the implementation of the government-borne income tax policy for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This study analyzes the legal consequences of this disharmony using Hans Kelsen's theory of the hierarchy of laws and regulations, Aristotle's principle of distributive justice, and the concept of a material rule of law. Using a normative juridical literature study, it was found that the "government-borne tax" policy for members of the House of Representatives lacks a valid legal basis at the statutory level, violates the principle of tax legality, and creates distributive injustice by burdening the State Budget without substantive DPR approval. The research's conclusion recommends the complete revocation or revision of Government Regulation 80/2010 and Minister of Finance Regulation 262/2010, as well as the return of House of Representatives members' income tax obligations to the general regime of Article 21 of the Income Tax Law.
- References
-
Aristoteles. (2013). Nicomachean ethics (F. H. Peters, Trans.). Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
Farida Indrati, M. Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan (Edisi Revisi). Kanisius.
Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (2nd ed., M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1960)
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum (Edisi ke-7). Citra Aditya Bakti.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
Surajiyo. . Ketidakadilan distributif menurut Aristoteles dan implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. Prosiding FISIP Universitas Terbuka, 269–280.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain yang Menjadi Beban APBN/APBD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-17
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rossa Silvia Ananda, Jocelyn Syalfa ‘Adhila Widodo, Eka Lintang Nuril Hapsari, Amanda Cahya Maulita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN: KAJIAN TERHADAP MEKANISME PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizki, Yoga Okta Prima, Rachmat Alviando, Herlita Eryke, REKONSTRUKSI MODEL PEMBUKTIAN DIGITAL DALAM KEJAHATAN SIBER BERBASIS PENDEKATAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizkyana Saptina Putri, Diah Gustinati Maulani, Dona Raisa Monica, Deni Achmad, PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Dhiya’ul Haq, M. Dzikry Adly, Salma Fadillah Azzahra, Nadia Maulina Sabita, Muhammad Abidin, INTEGRASI PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENCURIAN RINGAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jihan Salsabila Najma Sari, Adinda Dara Sakinah Lubis, Aisyah Syafitri Ilham, Amanda Zahra Nasution, Salma Salsabila, Reza Fitri Ananda, Raehan Firdaus, KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP STANDAR K3 DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yosanda Syahwa Septyani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yolanda Elisabeth Sinaga, EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN TEBO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Tri Andani, Heni Siswanto, Ahmad Irzal Fardiansyah, PEMIDANAAN ANAK PELAKU PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.