PENYELESAIAN ASET TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PENJUALAN LANGSUNG PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR SESUAI DENGAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMULIHAN ASET DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- Authors
-
-
Rindiani Sri Rejekiningsih
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Kejaksaan, Penjualan Langsung, Penyelesaian Aset
- Abstract
-
Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga berperan dalam pengelolaan serta penyelesaian aset hasil kejahatan untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penjualan langsung aset rampasan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum, menilai penerapannya di Kejaksaan Negeri Belitung Timur, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, implementasinya masih terkendala oleh faktor kondisi aset, seperti penurunan nilai akibat proses hukum yang panjang, kerusakan fisik, serta kesulitan dalam penilaian nilai pasar. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penanganan dan penilaian aset yang lebih cepat dan terstandardisasi agar proses penyelesaian lebih efektif dan tidak merugikan negara.
- References
-
Arifin, B. (2023). “Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara.” Jurnal Integritas Hukum, 7(1), 56–71
Harun, M., & Noegraha, A. (2023). Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(2), 171-183.
Hidayat, R., & Sari, M. (2023). “Implementasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan dalam Perspektif Akuntabilitas Publik.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 145–162.
Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Suara Hukum, 3(2), 227-250.
Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Purwanto, H. (2021). Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
Setiyono, Joko. (2021). Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana: Perspektif Hukum dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Downloads
- Published
- 2025-12-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rifky Saputra Suryaguna, Ananda Putra Herdinansyah, Dimas Christian Bagaskara, Rifqi Syamsu Dhuha, Brian Erlangga, Diana Setiawati, STATUS HUKUM CRYPTOCURRENCY DALAM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS AKAD, KOMODITAS, DAN ALAT PEMBAYARAN DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Prayoga, REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Abi Dwi Putra, Arju Sethiawanza, Naurah Qanitah Dzakirah, Nizam Tazmi, Helda Rahmasari, TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: TINJAUAN TERHADAP HUKUM ACARA YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Misin, Fasya Yesenia Dwi Rahmadani, Joanna Putri Nabhan, Tyas Rahma, Vania Putri, PELANGGARAN HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI KASUS NIKITA MIRZANI DAN REZA GLADYS DALAM LIVE TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin Zaenudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ririn Oktaviyanti, Najma Ilmi Hulwan, Aura Aisyah Najma Pasha, Fatma Dahayu Rasendria, Irsyaf Marsal, PARTISIPASI LANGSUNG RAKYAT DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS MELALUI PROGRAM SATU SUARA RAKYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fathiyah Ramadhan, Shafa Najwa, TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Kasus Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisa Nurfazira, Wulan, Dian Rahmawati, Syahdania Putri Ardhani, ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN MENGENAI KEWENANGAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Ervina Nursyamsiah, PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saeful Anwar, Edy Supriyanto, Muh. Amin Saleh, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE: ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN DEBITURDI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.