Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- Authors
-
-
Widianto Wisnu Wardana
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Ardian Kayla Aprilianto
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Olivia Margaretta
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Callista Aurellia Nugrho’s
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Yaqutah Salsabila Zadah
Universitas Slamet RiyadiAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman Mati Bersyarat, KUHP Baru, Pasal 100, Pembaruan Hukum Pidana, Rehabilitative Justice
- Abstract
-
Hukuman Mati Bersyarat, yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, merupakan wujud dari usaha reformasi hukum pidana di Indonesia yang bersifat lebih manusiawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut hukum dasar filosofi, norma-norma, serta implikasi penerapan dari ide hukuman mati dengan periode percobaan selama sepuluh tahun ini. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan tentang perundang-undangan dan konsep, studi ini mengungkapkan bahwa Pasal 100 menunjukkan perubahan paradigma dari sistem retribusi menuju teori pidana yang lebih integratif, yang memberikan peluang untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan signifikan muncul dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan objektivitas penilaian terhadap kriteria "perilaku yang terpuji" dan kompleksitas dalam menyelaraskan kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses penggantian hukuman. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan objektif untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
- References
-
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
---. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Buku
H.L.A. Hart. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pertanggungjawaban. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
Muladi. Sistem Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni, 2002.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
Artikel Jurnal
Amiruddin, Roni. "Arah Kebijakan Legislasi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pasca-Berlakunya KUHP Baru." Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 3 (2024): 455–478.
D iantha, I. M. P. "Tinjauan Filosofi dan Sosiologi Pembaruan Hukum Pidana Melalui KUHP Baru." Jurnal Yuridika 38, no. 1 (2023): 1-18.
Latifah, N. "Dilema Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Konsep Hukuman Mati Bersyarat." Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (2024): 150-170.
Sumber Elektronik dan Dokumen Resmi
Kementerian Hukum dan HAM RI. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: 2022. Diakses 5 Desember 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rahima Fazilia Oktari, Devianty Fitri, PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Karina Septi Nur Haliza, Iyas Maulana Jati, Gita Anastasia Ivanti, Berlianti Wahyu Nur Fatimah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Sahara, Nisrina Farhani, Vira Anggraini, Deden Najmudin, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYARI’AH NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ninik Agustini, PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MELINDUNGI KORBAN PERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvi Ramadhani, PELESTARIAN TRADISI DALAM PERKAWINAN ADAT DI BATURAJA DI TENGAH MODERNISASI HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A Dinda Alya Ratu Nabila, Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun sebagai Sistem Sosial dan Penjaga Budaya Nasional di Era Modernisasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Nandang Kusnadi, S.H., M.H., NILAI EKONOMI DATA KONSUMEN DAN PENGUATAN HAK PORTABILITAS DALAM REGULASI MONETISASI DATA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsita Rifda S, Desyta Surya Ningrum, Tin Nabila, Farida, Joseph Christoval , PERAN HUKUM LAUT DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wiene Jasmine Abidin, Rosa Refananda Aurianti Sijabat, Joanda Pieter Sianturi, Salsabilla Putri Kartini Farid, PENAFSIRAN HUBUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 1250/PDT.G/2024/PN.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alika Dewianti Kusuma, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH AKTIVITAS INDUSTRI: TINJAUAN ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.