Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- Authors
-
-
Widianto Wisnu Wardana
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Ardian Kayla Aprilianto
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Olivia Margaretta
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Callista Aurellia Nugrho’s
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Yaqutah Salsabila Zadah
Universitas Slamet RiyadiAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman Mati Bersyarat, KUHP Baru, Pasal 100, Pembaruan Hukum Pidana, Rehabilitative Justice
- Abstract
-
Hukuman Mati Bersyarat, yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, merupakan wujud dari usaha reformasi hukum pidana di Indonesia yang bersifat lebih manusiawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut hukum dasar filosofi, norma-norma, serta implikasi penerapan dari ide hukuman mati dengan periode percobaan selama sepuluh tahun ini. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan tentang perundang-undangan dan konsep, studi ini mengungkapkan bahwa Pasal 100 menunjukkan perubahan paradigma dari sistem retribusi menuju teori pidana yang lebih integratif, yang memberikan peluang untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan signifikan muncul dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan objektivitas penilaian terhadap kriteria "perilaku yang terpuji" dan kompleksitas dalam menyelaraskan kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses penggantian hukuman. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan objektif untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
- References
-
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
---. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Buku
H.L.A. Hart. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pertanggungjawaban. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
Muladi. Sistem Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni, 2002.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
Artikel Jurnal
Amiruddin, Roni. "Arah Kebijakan Legislasi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pasca-Berlakunya KUHP Baru." Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 3 (2024): 455–478.
D iantha, I. M. P. "Tinjauan Filosofi dan Sosiologi Pembaruan Hukum Pidana Melalui KUHP Baru." Jurnal Yuridika 38, no. 1 (2023): 1-18.
Latifah, N. "Dilema Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Konsep Hukuman Mati Bersyarat." Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (2024): 150-170.
Sumber Elektronik dan Dokumen Resmi
Kementerian Hukum dan HAM RI. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: 2022. Diakses 5 Desember 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ridho, Muhammad Zharfan, Arsy Nur Bagus Sandy, Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Yenny Febrianty, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARAASING ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATAINTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Davin Timothy Haposan Sihite, TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN GREEN SUKUK DAERAH MELALUI MEKANISME PRIVATE PLACEMENT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Bunga Neesya, Disie sugihastuti danoewijaya, Gita amelia lestari, Marsaulina A. Sihombing, Suci aulia, Yenny Febrianty, PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK: KASUS PUMA (JERMAN) VS PUMA (INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Usfuri Rahman, Dzaky Nauval Mahardika, PERLINDUNGAN ANAK DARI KEJAHATAN DIGITAL DALAM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Nur Azizah, Cristabel Raissa Agusta, DEMOKRASI YANG BERJIWA PANCASILA: ANTARA KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI CERMIN BANGSA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Delna kurniati, Mayang pasa, Mia anicha, MENJAGA NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PANCASILA DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally Gabriella Delvilly, Triana Rizkia Dewi, Putri Amellia Bakar, Sandi Atmojo, Rina Agustina, ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 65.Pdt.G.S.2024.PN.Jkt.Sel , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Chelsany Wahyu Putri Warjiyo, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nikita Khoirulia Mughni, MAKNA SOLIDARITAS SOSIAL PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN TANJUNG RATU, LAMPUNG SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasya Putri Rachelia, Gusti Ayu Arya Prima Dewi, PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERBENTUK HAK CIPTA MUSIK BERDASARKAN PERPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.