KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
- Authors
-
-
Gadis Adara Nathania
Universitas PamulangAuthor -
Riska Anggraeni
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Nasional
- Abstract
-
Kajian ini menganalisis peran kebijakan hukum pidana sebagai instrumen strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta kontribusinya terhadap reformasi hukum pidana nasional. Korupsi yang bersifat sistemik dan diklasifikasikan sebagai extraordinary crime telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan melemahkan fondasi ekonomi, demokrasi, serta keadilan sosial. Fokus kebijakan hukum pidana diarahkan pada penguatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur delik khusus, pembalikan beban pembuktian, dan pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif untuk menilai keterbatasan KUHP lama dalam merespons bentuk korupsi modern yang bersifat digital dan korporatif. Analisis perbandingan dilakukan terhadap model pemberantasan korupsi di Hong Kong dan Singapura yang menekankan independensi lembaga, corporate liability, serta sanksi tegas sesuai UNCAC. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalaman penegakan UU Tipikor berkontribusi signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam integrasi delik korupsi dan penguatan pendekatan pemidanaan yang lebih adaptif.Kajian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perlindungan pelapor, dan harmonisasi hukum pidana guna mendukung terwujudnya rule of law yang substantif dan berkelanjutan di Indonesia.
- References
-
Priyatno, D. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. Edisi 1. Bandung: Utomo, 2009.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Kusuma. “Perbandingan Lembaga Antikorupsi.” University of Bengkulu Law Journal, Vol. 7, No. 1, 2022.
United Nations. United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations, 2003. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html
Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan 2024. Jakarta: KPK, 2024. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://www.kpk.go.id
Hukumonline. “Independensi KPK dan Tantangan Politik.” 2023. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://www.hukumonline.com
KontraS. Krisis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. 2024. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://kontras.org
Transparency International Indonesia. Laporan Tren Korupsi Digital 2024. Jakarta: TII, 2024. Diakses pada 20 Desember 2025 dari https://ti.or.id
- Downloads
- Published
- 2025-12-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Puzan Restu Buardi, Sahrul Mubarok, Suci Mutiara Insyira, Syifa Mardhiah Hanifah, Utang Rosidin, LEGAL STANDING DAN HAK PARA PIHAK SERTA DAMPAKNYA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Ferlian Luri Sasta Zega, Marsya Keisya Gunawan, Voleta Istiqomah, KRITIK PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN DPR STUDI KASUS DEMONSTRASI NASIONAL 25-29 AGUSTUS 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Irwan Triadi, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak dalam KUHPerdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azizah Nuril Latifa, Fauziah Retno Mubarokah, Nisrina Irbach Muthia, Shabrina Luthfiana, Tisya Janice Hayu Meganova, Denysa Devi Purnama Sari, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL: ANTARA KEBEBASAN EKSPRESI DAN PEMBAJAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Nurul Hidayati, Salma Rifda Salsabila, Susi Rosiana, Leony Azizah Munawwaroh, ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PRINSIP ASAS KEDAULATAN RAKYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Shadiq Daffa Syahputra, HS Tisnanta, Fathoni Fathoni, PERAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK LAYANAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wiene Jasmine Abidin, Rosa Refananda Aurianti Sijabat, Joanda Pieter Sianturi, Salsabilla Putri Kartini Farid, PENAFSIRAN HUBUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 1250/PDT.G/2024/PN.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Arkaan Hauzaan, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG BERDAMPAK PADA BANJIR DI SUMATERA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.