REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN
- Authors
-
-
Panji Jalu Rajendra
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Freddy Ando Simamora
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Qiyamullail Al Rasyid
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor
-
- Keywords:
- Administrative Discretion, Government Accountability, PTUN Decisions 2022–2024
- Abstract
-
The reconstruction of discretionary authority in government administration following the 2022–2024 PTUN decisions examines the application of recent jurisprudence to legal boundaries, administrative responsibility, and potential safeguards in bureaucratic practices. This article conducts a normative analysis by compiling and comparing significant PTUN decisions during that period to identify patterns of changing interpretations regarding the origins, purposes, and limits of discretion. The findings indicate a tendency to strengthen the principles of legality and rationality, reflecting room for discretionary maneuver, along with an emphasis on mandatory documentation and justification of decision reasons as a form of accountability. However, the study also reveals oversight gaps that allow discretionary protection, particularly when standards of proof remain lax and internal control mechanisms are weak. The article recommends a more detailed reformulation of administrative guidelines, increased transparency through the publication of decision rationales, and the development of responsive redress mechanisms for victims. Thus, the reconstruction of discretionary authority not only strengthens legal boundaries but also upholds democratic accountability in modern governance. This research is important for policymakers, supervisory authorities, and academics because it offers a normative framework for assessing the balance between administrative violations and the protection of public rights. Implementation of the recommendations is expected to reduce arbitration decisions, strengthen adherence to good governance principles, and increase public trust in administrative institutions. This study paves the way for further empirical research and evaluation.
- References
-
Kossay, M. (2024). Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-145.
Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 7(1), 116-125.
Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 4(01), 25-37.
Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Proceeding APHTN-HAN, 2(1), 115-148.
Khairunnisa, A., Suparji, S., Rifai, A., & Machmud, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Binamulia Hukum, 13(2), 407-419.
Aprija, B., Kasyfillah, M. F., & Naibaho, Y. M. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Synergy: Journal of Collaborative Sciences, 1(1), 115-129.
Kasim, A., & Heridah, A. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 11597-11607.
Winarsi, N. W. F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(10), 286-296.
Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(1), 46-58.
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Persie Nur Ahmaddin, Rafael Widjaja, ANALISIS YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS KASUS NARKOTIKA AMMAR ZONI TAHUN 2017–2025 DALAM PERSPEKTIF PENANGGULANGAN RESIDIVIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jenita Nuryani, PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: DILEMA ANTARA EFEKTIVITAS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasya Azzahra, Tri Andrisman , Budi Rizki Husin, UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Urbanisasi , ANALISIS KEDUDUKAN DAN DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN: TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Kylaemery, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joy Dame Ramayanti Pane, Eko Raharjo, Firganefi, Deni Achmad, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANAKASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasya Azzahra, Tri Andrisman, Budi Rizki Husin, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, Aisyah Muda Cemerlang, UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khaila Zaharani Riyanto, Liska Virgiawati Aji Rabbani, Melda Khaerunnida, Meyra Nurfathin Nadirah, STUDI LITERATUR: KESENJANGAN AKSES OBAT DI DAERAH TERPENCIL SEBAGAI TANTANGAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dewi Shinta Alghiftia, Subhan Zein Sgn, Selamat Lumban Gaol, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF DIVERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2024/PN JKT.TIM.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.