REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN
- Authors
-
-
Panji Jalu Rajendra
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Freddy Ando Simamora
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Qiyamullail Al Rasyid
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor
-
- Keywords:
- Administrative Discretion, Government Accountability, PTUN Decisions 2022–2024
- Abstract
-
The reconstruction of discretionary authority in government administration following the 2022–2024 PTUN decisions examines the application of recent jurisprudence to legal boundaries, administrative responsibility, and potential safeguards in bureaucratic practices. This article conducts a normative analysis by compiling and comparing significant PTUN decisions during that period to identify patterns of changing interpretations regarding the origins, purposes, and limits of discretion. The findings indicate a tendency to strengthen the principles of legality and rationality, reflecting room for discretionary maneuver, along with an emphasis on mandatory documentation and justification of decision reasons as a form of accountability. However, the study also reveals oversight gaps that allow discretionary protection, particularly when standards of proof remain lax and internal control mechanisms are weak. The article recommends a more detailed reformulation of administrative guidelines, increased transparency through the publication of decision rationales, and the development of responsive redress mechanisms for victims. Thus, the reconstruction of discretionary authority not only strengthens legal boundaries but also upholds democratic accountability in modern governance. This research is important for policymakers, supervisory authorities, and academics because it offers a normative framework for assessing the balance between administrative violations and the protection of public rights. Implementation of the recommendations is expected to reduce arbitration decisions, strengthen adherence to good governance principles, and increase public trust in administrative institutions. This study paves the way for further empirical research and evaluation.
- References
-
Kossay, M. (2024). Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-145.
Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 7(1), 116-125.
Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 4(01), 25-37.
Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Proceeding APHTN-HAN, 2(1), 115-148.
Khairunnisa, A., Suparji, S., Rifai, A., & Machmud, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Binamulia Hukum, 13(2), 407-419.
Aprija, B., Kasyfillah, M. F., & Naibaho, Y. M. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Synergy: Journal of Collaborative Sciences, 1(1), 115-129.
Kasim, A., & Heridah, A. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 11597-11607.
Winarsi, N. W. F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(10), 286-296.
Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(1), 46-58.
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reza Fatika, ANALISIS TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Khoerumudin, Gugun Sidabutar, Hudi Yusuf, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zasa Andika Hasriani, Yovita Arie Mangesti, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN DOWN SYNDROME SEBAGAI ALASAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Robby Ardianto Parlindungan, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rosa Simanjuntak, Shifa Olivia Rahmadani, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DALAM PASAL 181 KUHP DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ihfa Aulia, Siska, Mellandry Alief Soehadi, Nidya Safitri, Dede Ika Murofikoh, PENERAPAN PRINSIP BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 70/PDT.P/2025/PA.CLG DI PENGADILAN AGAMA CILEGON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ina Nur Fadhilah, Muhenri Sihotang, Muh. Amin Saleh, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ashley Dennispani Risakotta, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elizabeth Octaviani, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.TIM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.