PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
- Authors
-
-
Adam Fathin Dharmawan
Universitas PamulangAuthor -
Baharudin Bachri
Universitas PamulangAuthor -
Muhammad Dafa Septian
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Korupsi, Pembelian Barang dan Jasa, Tanggung Jawab Pidana, Kerugian Negara, Hukum Pidana
- Abstract
-
Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional, namun juga menjadi sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi karena nilai anggaran yang besar, proses administratif yang kompleks, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab pidana memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan, akuntabilitas, dan efek jera. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam pembelian barang dan jasa pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung studi terhadap beberapa putusan pengadilan. Tujuannya adalah menganalisis penerapan tanggung jawab pidana, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi kendala pembuktian kerugian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah.
- References
-
Endah Cahyani, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 3, no. 2 (2022).
R. Beniadi Setiawan, “Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat,” Jurnal Sosial Teknologi, v5i9 (2025).
Rizky Rizal & Djuni Thamrin, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa,” Jurnal Kajian Ilmiah (2025).
Vita Mahardhika, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring),” Jurnal Mercatoria 14, no. 1 (2021).
Zaenal Abidin, Hartanto & Uyan Wiryadi, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” Yustisi, 12, no. 3 (2025)
Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Hukum Responsif (2024).
Yanti Tiara Br Siahaan, July Esther & Debora, “Judicial Analysis of Law Enforcement Against Corruption in the Procurement of Goods and Services for Government Interest,” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 3 (2023).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 165.
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 45.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 132.
Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 67.
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 210.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 189.
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Irfan Lubis, Rizki Putri Adinda Br Saragih S, Melkaharay, Hafidza Zia, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT DI TENGAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Haikal, Reyhan Firandhi, Wahyu Abi Dwi Putra, ANALISIS PELANGGARAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1948 TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI MYANMAR DAN CHINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrio Dosi Pratama, Hafizh Al Fajri Nasution, Dhaffa Hosya Putra, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dian Zaskia, Muhammad Rayyan Attala, Giovanni Seandro, Andika Nur Hakim, Wistama Yoga Nurdiansyah, HUKUM PENYIARAN & ETIKA KOMUNIKASI DALAM IKLAN TELEVISI: AUDIT EPI 2020 DAN P3SPS–KPI ATAS MIE SEDAAP “PAPA HIDUP LAGI” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Ardy Kharismata, Jonker Sihombing, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tvesha Bagaskara, Muhammad Fauziel Adhim Al-Vaerous, Alka Sugianggoro, Amelia Putri Praditya, Aprila Niravita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PERBANDINGAN MODEL PENDAFTARAN TANAH BERBASIS SISTEM TORRENS DI AUSTRALIA DENGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Bayu Setiaji, Aziz Umar ZA, Askar Fansy Naufal, Rizki Rian Perdana, Helda Rahmasari,S.H.,M.H.,, HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Rani’ah Delyananda, Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Hikmah Nurhasanah, Putiara Nalasatya, Irwan Triadi, Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden - Wakil Presiden , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Nathania Syalaisha, Raka Anugrah Pratama, Umar Syaifullah, Utang Rosidin, PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.