TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK BUNGA PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Papad Fadli
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Peer-to-Peer Lending, Bunga Pinjaman, Perlindungan Konsumen
- Abstract
-
Peer-to-peer lending (P2P lending) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan non-bank, namun praktik bunga pinjaman yang tinggi sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti informasi yang benar, keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa bunga pinjaman P2P lending yang tidak transparan dan berlebihan sering melanggar Pasal 4, 7, dan 8 UU PK, yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sosial. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan batas bunga maksimal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum konsumen di era digital, mendorong kebijakan yang lebih adil bagi peminjam dan pelaku usaha.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Jakarta: Sekretariat Negara
Harahap, S. F., & Marliyah, M. (2025). PERAN PEER TO PEERLENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(1), 11-16.
Ren, K., & Malik, A. (2019, October). Recommendation engine for lower interest borrowing on peer to peer lending (P2PL) platform. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (pp. 265-269).
Ojk.go.id. 2024. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024. 26 Desember https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx
Tempo.co. 2025. AFPI Blakblakan soal Penetapan Bunga Pinjol 0,8 Persen per Hari. 26 Desember https://www.tempo.co/ekonomi/afpi-blakblakan-soal-penetapan-bunga-pinjol-0-8-persen-per-hari-1443956
- Downloads
- Published
- 2025-12-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dinda Shafa Tiara.R, Denisa Yunita.P, Natasya Damayanti, Ba’tita Rahma Safira.F, PERBANDINGAN HUKUM ANTARA CV DAN FIRMA SEBAGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aisyah Oktania Dewi, Dzakiyah Balqis, Tri Setiady, Meita Fadhilah, PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM KEBIJAKAN PEMBEKUAN REKENING PASIF OLEH BANK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresnita Hutasoit, Widiya Astuti, Dian Eka Prastiwi, PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 DAN KUHP PASAL 492 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Ramadhanty Drajat, Sidi Ahyar Wiraguna, REVITALISASI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM SIDANG DARING: KAJIAN NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI PIHAK BERPERKARA (MENGANALISIS BAGAIMANA ASAS MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK DITERAPKAN DALAM SIDANG VIRTUAL) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annura Nazwa Maulida Hidayat, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DIGITAL DALAM HUBUNGA KERJA LINTAS NEGARA DI ERA GIG ECONOMY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Pebriani, Raden Roro Nanik Setyowati, IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEMPERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGANTISIPASIKEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KAWASAN PESISIR SURABAYA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septian Dwi Nurcahyo, Fahad Umar Mawardi, Saeful Mujab, MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS DALAM PENUTUPAN PABRIK PT SANKEN INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP HUBUNGAN INDUSTRI DAN REPUTASI KORPORAT ABSTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Tara Syifa Tsuraya, Chika Maidila, Nayla Akifah, HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA SAAT INI: PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fatwa Fajarrani, ANALISIS HUBUNGAN PEREPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA TERHADAP MINAT BERKARIR DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wiene Jasmine Abidin, Rosa Refananda Aurianti Sijabat, Joanda Pieter Sianturi, Salsabilla Putri Kartini Farid, PENAFSIRAN HUBUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 1250/PDT.G/2024/PN.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.