ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salma Amalia Amanda
Universitas TidarAuthor -
Zulfa Rusyda Fadiyah
Universitas TidarAuthor -
Nurul Hidayah
Universitas TidarAuthor -
Siti Aydina
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Partisipasi Masyarakat, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Abstract
-
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perspektif konstitusional, keterlibatan publik tidak hanya diposisikan sebagai hak prosedural, tetapi sebagai kewajiban normatif negara untuk memastikan bahwa setiap norma hukum dibentuk secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjadi landasan utama yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi publik pada seluruh tahapan legislasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dan penerapan asas keterbukaan dalam proses legislasi nasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap potensi elit legislasi dan penyimpangan kekuasaan.
- References
-
Adiputra, K. A. K., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2025). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Referensi Hukum, 6(1), 251–260.
Fadillah, N. (2022). Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tentang cipta kerja dan undang-undang tentang ibu kota negara. Lex Renaissance, 7(1), 149–160.
Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2022). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Constitution Journal, 3(2), 196–198.
Hakim, L. (2025, February 25). Metode yuridis normatif. Deepublish Store. https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/
Rohman, M. M., Mu’minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 204–221.
Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 158–160.
- Downloads
- Published
- 2026-01-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Agung Gede Dharma Putra Mahendra, Arya Firmansyah, Dian Eka Prastiwi, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Tambang Batubara terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Meidiano Al-Fajri, Sam Daniswara, Sri Handayani, PERLINDUNGAN ANAK ASUH PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widianto Wisnu Wardana, Ardian Kayla Aprilianto, Olivia Margaretta, Callista Aurellia Nugrho’s, Yaqutah Salsabila Zadah, Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafalina Oktatia, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Analisis Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Mutilasi dalam Kasus Muhammad Husein di Semarang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisyah Amara Podungge, INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM KERANGKA TRIPS AGREEMENT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Ardy Kharismata, Jonker Sihombing, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Linda Kharisma Putri, Arif Wijaya, IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN TESTIMONI PALSU OLEH AFFILIATE TERHADAP PERLIDUNGAN KONSUMEN PLATFROM DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Keisya Ananta, Nadia Tri Hapsari, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKTEGASAN REGULASI LGBT DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.