ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salma Amalia Amanda
Universitas TidarAuthor -
Zulfa Rusyda Fadiyah
Universitas TidarAuthor -
Nurul Hidayah
Universitas TidarAuthor -
Siti Aydina
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Partisipasi Masyarakat, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Abstract
-
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perspektif konstitusional, keterlibatan publik tidak hanya diposisikan sebagai hak prosedural, tetapi sebagai kewajiban normatif negara untuk memastikan bahwa setiap norma hukum dibentuk secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjadi landasan utama yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi publik pada seluruh tahapan legislasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dan penerapan asas keterbukaan dalam proses legislasi nasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap potensi elit legislasi dan penyimpangan kekuasaan.
- References
-
Adiputra, K. A. K., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2025). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Referensi Hukum, 6(1), 251–260.
Fadillah, N. (2022). Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tentang cipta kerja dan undang-undang tentang ibu kota negara. Lex Renaissance, 7(1), 149–160.
Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2022). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Constitution Journal, 3(2), 196–198.
Hakim, L. (2025, February 25). Metode yuridis normatif. Deepublish Store. https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/
Rohman, M. M., Mu’minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 204–221.
Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 158–160.
- Downloads
- Published
- 2026-01-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jeand Monic, Gunardi Lie, ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO) VS KARAHA BODAS COMPANY LLC , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gabriel Arnoldy Sidik, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nada Syifa Nurulhuda, KEDUDUKAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aji Bayhaqy, SENGKETA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA: STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN TANPA WASIAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.