ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salma Amalia Amanda
Universitas TidarAuthor -
Zulfa Rusyda Fadiyah
Universitas TidarAuthor -
Nurul Hidayah
Universitas TidarAuthor -
Siti Aydina
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Partisipasi Masyarakat, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Abstract
-
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perspektif konstitusional, keterlibatan publik tidak hanya diposisikan sebagai hak prosedural, tetapi sebagai kewajiban normatif negara untuk memastikan bahwa setiap norma hukum dibentuk secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjadi landasan utama yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi publik pada seluruh tahapan legislasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dan penerapan asas keterbukaan dalam proses legislasi nasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap potensi elit legislasi dan penyimpangan kekuasaan.
- References
-
Adiputra, K. A. K., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2025). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Referensi Hukum, 6(1), 251–260.
Fadillah, N. (2022). Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tentang cipta kerja dan undang-undang tentang ibu kota negara. Lex Renaissance, 7(1), 149–160.
Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2022). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Constitution Journal, 3(2), 196–198.
Hakim, L. (2025, February 25). Metode yuridis normatif. Deepublish Store. https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/
Rohman, M. M., Mu’minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 204–221.
Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 158–160.
- Downloads
- Published
- 2026-01-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rafsanjani Azzahfi, Upaya Mitigasi Risiko Penanggulangan Bencana Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Haikal, Reyhan Firandhi, Wahyu Abi Dwi Putra, ANALISIS PELANGGARAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1948 TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI MYANMAR DAN CHINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jenita Nuryani, PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: DILEMA ANTARA EFEKTIVITAS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua, Iman Santoso, PENGEMBANGANAPLIKASITEKNOLOGIPENGAWASAN GADGET DI LAPAS (TEGAS) UNTUK MEMINIMALISIR PEREDARAN DAN PENYELUNDUPAN HANDPHONEDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzira Adya Sakina, Rumaisha Aqila Yusnadi, Sofia Hana Waskita, Hilma Zulfa Fitria, Melita Astrin Nugraeni, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA : ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabilah Luthfiah Rif’at Rohadatul’aisy , Nadin Ardila, Suryaningsi Suryaningsi, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI: ANALISIS NARATIF PENGALAMAN MAHASISWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jocelyn Sharon Givenia Hutagalung, Jesselyn Yobella Shalom , Afifa Salsabila , Aditya Pratama Irwanto , Suryo Ediyono, RULE OF LAW: MENJAMIN PENEGAKAN HAK ATAS PRIVASI DIGITAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Adani, Meitisa Vanya Simanjuntak, SISTEM ABSENSI “PENTAS TAMPANEL LANG” DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hanaya Jamalika Putri, Dina Margalena, Safira Kinta Paramita, Alya Afifa Zahra, Prasasti Sahnghai Riset Hiline Lintang Timur, Tri Setiady, Meita Fadhilah, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYAMARAN UNSUR RIBA PADA PRAKTIK MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Bayu Setiaji, Aziz Umar ZA, Askar Fansy Naufal, Rizki Rian Perdana, Helda Rahmasari,S.H.,M.H.,, HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.