URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH
- Authors
-
-
Alfah Fauziah W. A
Universitas TidarAuthor -
Sara Yogi Istiqomah
Universitas TidarAuthor -
Wulandari Ayuningsih
Universitas TidarAuthor -
Febriana Ayu Nirmalatifa
Universitas TidarAuthor -
Yehezkiel Musa Y. A
Universitas TidarAuthor -
Kuswan Hadji
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan data pribadi, Peraturan daerah, Kekosongan hukum, Pemerintah daerah
- Abstract
-
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital yang secara langsung melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan data pribadi di tingkat daerah belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi menyebabkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan data masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hadjon, P. M. (2014). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). Good governance dalam negara hukum. Surabaya: Airlangga University Press.
Makarim, E. (2019). Pengantar hukum telematika (cyber law). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Marbun, S. F. (2003). Hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Yogyakarta: UII Press.
Mochtar, Z. A. (2020). Penguatan regulasi daerah dalam negara hukum desentralistik. Jurnal Konstitusi, 17(2), 278–296.
Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 455–472.
Rosadi, S. D. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1), 1–20.
- Downloads
- Published
- 2026-01-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Devina Yadita, ANALISIS KETAATAN NEGARA TERHADAP WORLD TRADE ORGANIZITION (WTO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Sahara, Nisrina Farhani, Vira Anggraini, Deden Najmudin, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYARI’AH NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafif Wiranata Sunu Wirawan, PELAKSANAAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEPATUHAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA TERITORIAL TAHUN 1967 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Irwan Matias Gurlan Sinaga, Fadhiil Ahmadi, Wefy Efticha Sary, PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANALISIS PERAN DAN SANKSI DALAM SPPA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsita Rifda S, Desyta Surya Ningrum, Tin Nabila, Farida, Joseph Christoval , PERAN HUKUM LAUT DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Jihan Ghina Fadilah, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PENGATURAN SAKSI MAHKOTA BERDASARKAN PASAL 69 DAN 70 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aurelia Salsabila Dirgantara, Syadid Jiddan Alharun, Iqbal Nuriswandi, Tiara Ramadhani, Mardhatillah, ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITELAAH KEBIJAKAN KRIMINAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alin Indah Sari, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Febriyanto , Billal Al Haffis , Dery Hendryan , PERLINDUNGAN HAK CIPTA BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.