ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI JARIMAH KHAMR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
- Authors
-
-
Fauzan Azmi Maulana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Indra Mulyana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Muhammad Eriyan
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Deden Najmudin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- Qanun Aceh, Jarimah Khamr, Hukum Jinayat, Aceh Qanun, Jinayat Law
- Abstract
-
Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus melahirkan sistem hukum pidana Islam yang khas, salah satunya melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu pengaturan penting dalam qanun tersebut adalah penetapan sanksi terhadap jarimah khamr yang berbeda secara fundamental dengan hukum pidana nasional. Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan filosofi, bentuk sanksi, serta tujuan pemidanaan antara Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berpotensi menimbulkan diskursus hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, membandingkannya dengan pengaturan dalam KUHP, serta menelaah filosofi pemidanaan yang melandasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori hukum pidana Islam (fiqh jinayah), teori tujuan pemidanaan, serta konsep pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi jarimah khamr dalam Qanun Jinayat memiliki karakteristik khusus berupa penerapan ‘uqubat hudud dan ta’zir yang berorientasi pada efek jera (zawajir) dan penebusan dosa (jawabir), berbeda dengan KUHP yang menitikberatkan pada ketertiban umum melalui sanksi penjara dan denda. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara konstruksi normatif sanksi khamr, filosofi pemidanaan Islam, dan konteks pluralisme hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana Islam di Indonesia serta memberikan perspektif akademik terhadap harmonisasi hukum nasional dan hukum daerah berbasis syariat.
Kata Kunci: Qanun Aceh, Jarimah Khamr, Hukum Jinayat
Abstract
The implementation of Islamic Sharia in Aceh Province as a region with special autonomy gave birth to a unique Islamic criminal law system, one of which is through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. One important regulation in the qanun is the determination of sanctions for khamr crimes that are fundamentally different from national criminal law. The problems that arise are the differences in philosophy, form of sanctions, and the purpose of punishment between Qanun Jinayat and the Criminal Code (KUHP), which has the potential to give rise to legal and social discourse. This study aims to analyze the provisions of sanctions for khamr crimes in Aceh Qanun Number 6 of 2014, compare them with the provisions in the KUHP, and examine the philosophy of punishment that underlies them. The research method used is normative legal research with a statutory, comparative legal, and conceptual approach. The theories used include the theory of Islamic criminal law (fiqh jinayah), the theory of the purpose of punishment, and the concept of legal pluralism. The results of the study indicate that the sanctions for khamr crimes in the Qanun Jinayat have special characteristics in the form of the application of ‘uqubat hudud and ta’zir which are oriented towards a deterrent effect (zawajir) and atonement (jawabir), in contrast to the Criminal Code which emphasizes public order through imprisonment and fines. The novelty of this study lies in the integrative analysis between the normative construction of khamr sanctions, the philosophy of Islamic punishment, and the context of national legal pluralism. This study contributes to enriching the study of Islamic criminal law in Indonesia and provides an academic perspective on the harmonization of national law and sharia-based regional law.
Keywords: Aceh Qanun, Jarimah Khamr, Jinayat Law
- Author Biographies
- References
-
Ali, Zainuddin. (2012). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (2011). Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Audah, Abdul Qadir. (2014). Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami). Jilid I-V. Bogor: Kharisma Ilmu.
Doi, Abdur Rahman I. (2002). Tindak Pidana dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
Djazuli, A. (2000). Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hanafi, A. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Irfan, M. Nurul & Masyrofah. (2013). Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah.
Lamintang, P.A.F. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Manan, Abdul. (2006). Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muslich, Ahmad Wardi. (2005). Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Prasetyo, Teguh. (2010). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Santoso, Topo. (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Santoso, Topo. (2016). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Syahbandir, Mahdi. (2010). Sejarah dan Politik Hukum Islam di Indonesia. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
Waluyo, Bambang. (2008). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Abubakar, Al Yasa. (2015). "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Antara Harapan dan Kenyataan". Jurnal Hukum Islam, 12(1), 15-32.
Afriana, N. (2016). "Eksistensi Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18(2), 223-240.
Alwan, A., Cantika, G., Permana, G., & Najmudin, D. (2024). Dilematika Hukum: Konflik Antara Qanun Jinayah Aceh Dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.
Faisal, M. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Jarimah Khamar dalam Qanun No. 6 Tahun 2014". Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 7(1), 45-60.
Firdaus, R. A., Nurfadillah, S., Rahayu, F. W., & Najmudin, D. (2024). PROSES PENYELESAIAN JARIMAH KHAMAR DI MAHKAMAH SYAR’IYYAH. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Hidayat, R. (2017). "Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal HAM, 9(1), 55-70.
Husin, T. (2014). "Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh: Tinjauan Kriminologi". Jurnal Media Hukum, 21(2), 180-195.
Ilyas, M. (2019). "Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah". Jurnal Yudisial, 12(2), 145-162.
Jalil, A. (2016). "The Implementation of Sharia Law in Aceh: Its Compatibility with Indonesian National Law". Indonesian Journal of International Law, 13(3), 320-338.
Munir, B. (2015). "Politik Hukum Qanun Jinayat Aceh". Jurnal Konstitusi, 12(3), 567-588.
Nurhadi, Z. (2018). "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat terhadap Penanggulangan Jarimah Khamr". Jurnal Petita, 3(1), 12-25.
Putra, A. (2020). "Dualisme Hukum Pidana di Aceh: Studi Kasus Qanun Jinayat dan KUHP". Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala, 5(2), 88-102.
Putri, Y., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Salim, Arskal. (2015). Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism. Edinburgh University Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Downloads
- Published
- 2026-01-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jesika Oktaria Sihaloho, Tamaulina Br Sembiring, Arda Gerdana Purba, FENOMENA ANAK MELAKUKAN PEMBUNUHAN KELUARGANNYA DITINJAU DARI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Neza Lailatul Ramadhani, Renata Habibah Widyawati, Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra, ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alzena Malika Salsabila, Fitriya Putri Janah, Irnanda Khairunnisa, Siti Masitoh , TRANSFORMASI SISTEM PEWARISAN ADAT BALI KETIKA DIHADAPKAN PADA HUKUM POSITIF: STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA TIMUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alimatul Azizah, Menggali Tata Cara Perkawinan Adat Lampung di Marga balau Kedamaian, Bandar Lampung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK: PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anton Nugroho , Rafika Cahya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING AKIBAT TIDAK ADANYA HAK CUTI KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laviola Devira, Rini Fathonah, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.