TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

• Vania Kylaemery

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

• Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

• Erika Silvi Setiawati

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang penggunaannya dibatasi secara ketat oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia, baik dari segi jangka waktu maupun jenis pekerjaan. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan penyalahgunaan PKWT, terutama terkait pelanggaran ketentuan durasi kontrak dan penggunaan PKWT pada pekerjaan yang bersifat tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) akibat pelanggaran ketentuan waktu kerja serta mengkaji konsekuensi hukum penggunaan PKWT pada pekerjaan yang bersifat permanen terhadap perlindungan hak pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran durasi PKWT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengakibatkan perubahan status hubungan kerja menjadi PKWTT secara otomatis disertai kewajiban pembayaran ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus mengakibatkan perjanjian kerja batal demi hukum dan sejak awal dianggap sebagai PKWTT, sehingga pekerja berhak atas seluruh hak normatif pekerja tetap. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan PKWT serta penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan industrial.

A Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is a form of employment relationship whose use is strictly limited by Indonesian labor law, both in terms of duration and type of work. However, in practice, misuse of PKWT is still common, particularly related to violations of contract duration provisions and the use of PKWT for permanent jobs. This study aims to analyze the status of PKWT to an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT) due to violations of working time provisions and to examine the legal consequences of using PKWT in permanent jobs for the protection of workers' rights. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches. The results show that violations of the PKWT duration as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 result in an automatic change in the employment relationship status to a PKWTT accompanied by an obligation to pay compensation under the Manpower Law. Furthermore, the use of PKWT for permanent and continuous work results in the employment agreement being legally null and void and is considered from the outset as a PKWTT, thus entitles workers to all the normative rights of permanent workers. Therefore, it is necessary for employers to comply with the provisions of the PKWT as well as strengthening supervision and consistency in law enforcement in order to realize legal certainty and justice in industrial relations.

Almaududi. (2023). Hukum Ketenagakerjaan (Hubungan Kerja) Dalam Teori Dan Praktik. Pt. Rajagrafindo Persada.

Dellarosa, N. G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Status Pekerja Waktu Tertentu Pada Pt. Kimia Yasa Di Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

Desman, Y., & Hoesein, Z. A. (2025). Reconstruction Of Article 62 Of Law Number 13 Of 2003 On Employment Regarding The Rules On Compensation In The Termination Of A Fixed-Term Employment Agreement That Is Fair. Journal Of Social And Economics Research, 7(1), 682-688.

Emirzon, H. J., & Sh, M. (2023). Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Di Era Industri 4.0 (Beberapa Catatan Uu Cipta Kerja)-Rajawali Pers. Pt. Rajagrafindo Persada.

Gunawan, S. K. A., & Lie, G. (2025). An Analysis Of Unilateral Termination Of Employment By Employers Under Indonesia’s Manpower Law: Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia. Academia Open, 10(2), 10-21070.

Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(1), 110-132.

Harnani, M. A., & Pratama, R. A. (2025). Pelindungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Dilakukan Berulang Secara Terus-Menerus. J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 2413-2434.

Karlina, I., Setiawan, I., Nurjulianti, N., Adhar, A., & Saleh, A. (2025). Efektivitas Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dalam Menjamin Hak-Hak Pekerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat), 3(04), 1279-1292.

Kirana, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 9(2), 71-87.

Novyaningsih, E. S. E. (2024). Kebijakan Pemberian Kompensansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Nurwantoko, E. T., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Dinamika Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Melalui Litigasi Dengan Pembayaran Uang Pisah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt. Sus-Phi/2021/Pn Pbr). Unes Law Review, 6(2), 4134-4145.

Purba, M. Y., Wijayati, A., & Nadapdap, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(4), 1513-1520.

Purwono, R., Retna, S. H. R., Junianse, K. A. J., Puspitasari, D. R., Prasetyaningrum, D. B., Sukirno, S., ... & Rahayu, E. P. (2024). New Undang-Undang Cipta Kerja: Regulasi Ketenagakerjaan Dan Nasib Buruh.

Renata, A. C. (2022). Analisis Perbandingan Hak Status Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Doctoral Dissertation, Universitas Tanjungpura).

Saputri, D. A., & Sulistiyono, T. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023 Terhadap Perlindungan Bagi Pekerja Dengan Pkwt Dalam Perspektif Good Corporate Governance. Bookchapter Hukum Dan Lingkungan, 2, 260-282.

Sastrohadiwiryo, S., & Syuhada, A. H. (2021). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi Aksara.

Sumadi, S. (2025). Implikasi Hukum Phk Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Yoan, E. Y. (2022). Perlindungan Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Omnibus Law Yang Bertentangan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).

• pdf