ANALISIS TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

• Reza Fatika

  Universitas Bandar Lampung

  Author

Tindak pidana korupsi merupakan masalah sistemik di Indonesia yang merusak kepercayaan publik dan tatanan nilai bangsa. Penelitian ini menganalisis tantangan penegakan hukum melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat (seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001) serta lembaga khusus seperti KPK, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, intervensi politik, dan sikap permisif masyarakat terhadap korupsi. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup digitalisasi layanan publik (e-government), mitigasi monopoli kekuasaan melalui desentralisasi, serta peningkatan akuntabilitas melalui pengawasan berlapis guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Alfarrizy, A., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalah gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). IBLAM Law Review, 1(3), 1–21.

Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 15(2), 135–149. https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798

Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 3(1), 68–77.

Hasan, Z., Aji, M. R. F., Arsyad, Y. S., Syafei, N., Hasbana, M. I., Zamera, Z., Pangestu, E. Y. L., & Heryulizar, M. H. (2025). Pengabdian kepada masyarakat program pendidikan anti korupsi pada Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung. Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 113–117.

Hidayah, A., & Marsitiningsih, M. (2020). Tantangan dan permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kosmik Hukum, 20(2), 121–128. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 7(2), 1010.

Kholis, Z. A. N., Sudarmanto, K., & Junaidi, M. (2023). Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Journal Juridisch, 1(2), 128–144. http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.676

Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan hukum diterimanya pengajuan praperadilan pelaku tindak pidana korupsi proyek jalan di Kabupaten Lampung Timur. Muhammadiyah Law Review, 6(1), 28–37.

Mahmud, A. (2020). Urgensi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 256–271.

Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 62–70. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488

Putra, R. P. (2021). Penegakan hukum tindak pidana korupsi. Deepublish.

Saladin, S., Juandi, J., & Hasan, Z. (2025). Analisis hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada era digitalisasi di Bandar Lampung. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2), 143–150.

Syarif, N., & Palah, A. K. (2022). Upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 12–20.

Zahra, M. R., et al. (2023). Analisis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani korupsi di Indonesia. Jurnal Relasi Publik, 1(2), 104–118. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329

• pdf