Peran Kepaniteraan dalam Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi

Authors
  • Mohamad Safrin

    UNIVERSITAS TADULAKO
    Author
  • Musfiratul Ilmi

    UNIVERSITAS TADULAKO
    Author
  • Wiyanda

    UNIVERSITAS TADULAKO
    Author
  • Sri Yuliani Putri

    UNIVERSITAS TADULAKO
    Author
Keywords:
kepaniteraan, administrasi perkara, pengadilan tinggi, manajemen peradilan.
Abstract

Kepaniteraan peranan penting dalam sistem administrasi peradilan di Indonesia, terutama di Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai peradilan tingkat Banding Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi strategis kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara, mulai dari tahap penerimaan dan pendaftaran, perkara, pelaksanaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Berdsarkan hasil observasi partisipatif yang dilakukan selama kegiatan magang mandiri (25 Agustus - 08 Desember 2025), diketahui bahwa kepaniteraan berperan penting dalam memastikan kelancaran jalannya proses peradilan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepaniteraan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sistem informasi, serta efektivitas koordinasi antar bagian.

 

References

Ali, Achmad. (2015). Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, Andi. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahkamah Agung RI. (2012). Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Mahkamah Agung RI. (2018). Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan Buku Il Edisi Revisi.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pound, Roscoe. (1999). Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan). Jakarta: Bhratara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Cover Image
Downloads
Published
2026-01-12
Section
Articles

How to Cite

Peran Kepaniteraan dalam Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(3), 911-920. https://cibjournal.com/index.php/causa/article/view/6276

Similar Articles

61-70 of 279

You may also start an advanced similarity search for this article.