PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PERUSAHAAN: STUDI PUTUSAN PN STABAT NOMOR 210/PID.B/2025/PN.STB
- Authors
-
-
Bintang Putra Gunawan
Universitas Esa UnggulAuthor -
Bunga Widyastuti
Universitas Esa UnggulAuthor -
Adinda Gea Karista
Universitas Esa UnggulAuthor -
Moch Rifky Aditya Anam
Universitas Esa UnggulAuthor -
Wanodya Suvita
Universitas Esa UnggulAuthor -
Padillah Koshi
Universitas Esa UnggulAuthor -
Aldi Agustiansyah
Universitas Esa UnggulAuthor -
Luthy Yustika
Universitas Esa UnggulAuthor
-
- Keywords:
- Embezzlement in Office, Criminal Liability, Old Criminal Code, New Criminal Code, Stabat District Court Decision Number 210/Pid.B/2025/PN.Stb, Company
- Abstract
-
This study aims to analyze criminal liability for the crime of embezzlement in office within the company environment, focusing on the Stabat District Court Decision Number 210/Pid.B/2025/PN.Stb. By using a normative legal approach through a statute approach and a case approach, this study compares the provisions on embezzlement in office between the Old Criminal Code (Articles 372 and 374) with the new regulations in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), and examines the application of the elements of the offense, evidence, and the judge's considerations in sentencing the defendant as a company employee who abused the trust of his position. The results of this study indicate that although the Stabat District Court Decision still uses Article 374 of the Old Criminal Code and has successfully proven all elements of embezzlement in office legally and convincingly, there remains quite broad room for interpretation regarding the definition of 'position' for operational-level employees. On the other hand, the New Criminal Code provides a much more modern and flexible formulation through an emphasis on abuse of authority, alternative sanctions, and the priority of recovering victim losses (restitution). This decision is considered to reflect a balance between the principles of legal certainty, justice, and expediency, but still indicates the need to strengthen internal corporate oversight and prepare law enforcement officials for the transition to the New Criminal Code, which will be fully effective in 2026.
- References
-
Anggalana, A., & Juliansa, M. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung. Pagaruyuang Law Journal, 7(2), 259–278. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+yuridis+tindak+pidana+penggelapan+dalam+jabatan+&btnG=#d=gs_qabs&t=1750180969107&u=%23p%3DHJZJwrQHZSwJ
Din, M., Fajar, A., Teresa, A. M., Lubis, A. H., Dewi, A., Purba, D. M., Saudur, I., Siregar, B., & Dionsera, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan : Kajian Yuridis Putusan Nomor 1967 / Pid . B / 2022 / Pn Mdn Law Enforcement Against Criminal Acts of Embezzlement in Companies : Legal Study of Decision Number 1967 / Pid . B / 2022 / P. 6510–6518.
Gafur, A., Sukmareni, & Munandar, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt). Journal Unes Law Review, Volume 6(Nomor 1), 2302–2311.
Ikram, M., Rahman, S., & Arsy, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 1–15.
Maruba, F., & Hutahaean, P. (2025). Analisis Faktor Psikologi Kriminal Dalam Pengelapan Dana Karyawan Pada Perusahaan Logistik. 3(2), 180–189.
Saputra, F., & Bahreisy, B. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan. LocusJournal of Academic Literature Review, 2 Nomor 7(9), 733–741.
Sutopo, S., Soekorini, N., Cornelis, V. I., & Hartoyo, H. (2024). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby. Jurnal Hukum Indonesia, 3(4), 152–157. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127
- Downloads
- Published
- 2026-01-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Hanifah Setya Utami, Fitri Laila Sari, Tita Sintia Agata, Ira Firna, Dyka Kurnia Santi, Ayalla Wahda Jannati, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKISTUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widya Ramadhani, FAKTOR PENYEBAB DAN PROSES KEPAILITAN PT SINAR TERNAK SEJAHTERA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Imam Adiyanto, Noval Pratama Putra Setiadi, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yukey Anggraini, Adela Julianda, Alya Novia Syafitri, Dinda Rahma Khairunnisah, Sonia Ivana Barus, MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rossa Silvia Ananda, Jocelyn Syalfa ‘Adhila Widodo, Eka Lintang Nuril Hapsari, Amanda Cahya Maulita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN: KAJIAN TERHADAP MEKANISME PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Afrizal Ardiansyah, Wa Ode Rifani Queen, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Revima Nelyna Muntaha, TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERKEMBANGAN KASUS LINGKUNGAN TERKINI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azkia Mutia Rachma, Beby Hasna Rifdah, Zaenudin, MENGUATKAN AKUNTABILITAS MELALUI KOMPLEMENTARITAS MENGENAI ARAH BARU PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Setya Utami, Fitri Laila Sari, Tita Sintia Agata, Ira Firna, Dyka Kurnia Santi, Ayalla Wahda Jannati, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKISTUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.