PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
- Authors
-
-
Mohammad Rama Arya Wijaya
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Masyarakat Adat, Kelompok Rentan, Kerentanan Kolektif.
- Abstract
-
Masyarkat adat di Indonesia secara normatif telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya masih sering berada pada posisi yang terpinggirkan. Walaupun konstitusi memberikan perlindungan, pola pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya kerap menempatkan komunitas adat dalam kondisi rentan. Artikel ini menyoroti keterbatasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang cenderung memaknai kerentanan secara individual, sehingga mengesampingkan dimensi kerentanan kolektif dan struktural yang melekat pada masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi yuridis konsep “kelompok rentan” dalam UU HAM serta merumuskan kerangka perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum nurmatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang - undangan, doktrin, an prinsip hak asasi manusia secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan makna “kelompok rentan” dalam UU HAM belum mencerminkan prinsip kesetaraan substantif dan berimplikasi pada lemahnya posisi hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penataan ulang norma hukum agar masyarakat adat secara tegas diakui sebagai kelompok rentan, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang bersifat sistemik.
- References
-
DASAR HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Utama Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diperbarui terakhir kali
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-
2045.
ARTIKEL JURNAL
Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(1), 1–11.
https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87
Hasanah, N. R. (2023). SIYASAH DUSTURIYAH. 1(3), 80–88.
Shea, B., Esterling, E., Shea, C., & Esterling, E. (2025). Indigenous Cultural Property and International Law
Restitution , Rights and Wrongs.
Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki,
R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., &
Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (eds.); 1st ed.).
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
www.pushamuii.org
Wahid, S. H., Ramadhani, O. A., Fauzan, N., Padil, S. A., & Rahman, A. M. R. (2025). Perlindungan Hak
Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. 1(1), 54–59.
Wiessner, S. (2011). The Cultural Rights of Indigenous Peoples : Achievements and Continuing Challenges. 22(1), 121–140. https://doi.org/10.1093/ejil/chr007.
- Downloads
- Published
- 2026-01-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yacob Ferdinan Martono, Hansel Gavra Jehoshapat, Dominggus L., Frans Ray Jovan, M. Rizqi, KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL DALAM BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Maliq Abdillah, Regina Putriani, Deden Najmudin, TANTANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH PASCA OTONOMI KHUSUS ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Despi Yanti, Nabila Odelia, Rizal Yuda Pratama, MENGUKUHKAN IDEOLOGI DAN EKSISTENSI PANCASILA DALAM ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Ayumi Safitri, KEADILAN RESTORATIFF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shagita Fatimah, Zulfa Nizar Pratama, Deden Najmudin, PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI DAN QANUN JINAYAH ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Artanias Anugerah Nifati Baeha, Elsa, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Indra Mulya, Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Hafizh Aulia Rahman, Irwan Triadi, LOGIKA MISTIKA DALAM PRAKTEK HUKUM MODERN: PEMBUKTIAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Aisha Tsabita Naila Hilmansyah, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM KASUS MAFIA TANAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yunita Nur Rahmawati, PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS TAHAP EKSEKUSI DALAM KEBIJAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.