KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA
- Authors
-
-
Rafhi Firman
Universitas Islam Negri Sulthan Maulana Hasanuddin BantenAuthor -
Hikmatullah Hikmatullah
Universitas Islam Negri Sulthan Maulana Hasanuddin BantenAuthor
-
- Keywords:
- pernikahan campuran, anak, hukum waris, kepastian hukum
- Abstract
-
Pernikahan campuran merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, globalisasi, serta intensitas hubungan antarwarga negara dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam aspek hukum perkawinan, tetapi juga membawa implikasi hukum yang lebih luas, khususnya terkait dengan status dan kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu persoalan hukum yang kerap muncul adalah mengenai hak dan kedudukan anak hasil pernikahan campuran dalam sistem hukum waris di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil pernikahan campuran dalam pembagian warisan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta ketentuan hukum waris yang hidup dan berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan campuran pada prinsipnya memiliki kedudukan yang setara dengan anak sah lainnya sepanjang perkawinan orang tuanya dilangsungkan secara sah menurut hukum Indonesia. Namun demikian, dalam praktik masih dijumpai berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum waris, status kewarganegaraan anak, serta pengaturan penguasaan dan peralihan harta warisan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan harmonisasi pengaturan hukum agar hak waris anak hasil pernikahan campuran dapat terlindungi secara adil dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.
- References
-
Arya, Ahmad, Resky Firmansyah, Dachran S Busthami, and Salmawati Salmawati. “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris KUHPerdata” I, no. I (2025): 1–16.
Dari, Lahir, and Perkawinan Campuran. “Herniati Dosen STIH Umel Mandiri Kajagi Kalman Dosen STIH Umel Mandiri Zakaruddin Mahasiswa STIH Umel Mandiri,” 2019, 97–108.
Hukum, Menurut, Perdata Internasional, D A N KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HUKUM ANAK HASIL Hukum, and PERKAWINAN CAMPURAN. “KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN,” no. 03 (n.d.).
Hukum, Prodi Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Riau Kepulauan. “Tinjauian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penerima Warisan” 5, no. 2 (2023): 142–57.
Nadirah, Adhoma Apriliyani, Salmawati Salmawati, and Arfah Tjolleng. “Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia” I, no. 1 (2025): 1–17.
Rampay, Darwis L. “Darwis L. Rampay Hukum Perkawinan” 2 (2024).
Zahra, Tsabita Az, Berliana Clara Bella, Arsya Ghaniyyah Hariyadi, Dita Nadya, Romadhoni Nova Karisma, and Lutfi Robiatul Adawiyah. “Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional,” 2025.
- Downloads
- Published
- 2026-01-17
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naeshyla Hanuna Wasito, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA: PEMBUKTIAN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ziebran Runa Alrisque, Via Rona Br Surbakti, Ruth Chelsea Brigitha Sagala, Tia Putri Ivani, Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Sengketa Tindak Faktual di PTUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Puan Putri Kinanti, ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Putri, Nadya Zaharani, I Made Cinta, Fara Tiara, Irsyaf Marsal, PERAN BAHASA BAKU DAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Prayoga, REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.