DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU
- Authors
-
-
Reivo Ibanes
Universitas Riau KepulauanAuthor
-
- Keywords:
- Administrasi Negara, Implementasi Peraturan, Integritas Legislatif, Mahkamah Konstitusi, Polemik Hukum
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia, dengan fokus pada polemik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), integritas legislatif, serta tantangan implementasi peraturan terbaru. Studi ini menekankan bagaimana putusan MK sering memicu perdebatan mengenai interpretasi konstitusi dan dampaknya terhadap stabilitas hukum nasional. Selain itu, integritas legislatif menjadi aspek penting dalam menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian juga mengeksplorasi kendala dalam penerapan peraturan, termasuk hambatan birokrasi, koordinasi antar-lembaga, serta kapasitas aparat administratif dalam menegakkan ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi sangat tergantung pada keseimbangan antara independensi lembaga hukum, akuntabilitas legislatif, dan kapabilitas administrasi negara. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang interaksi antar-lembaga negara dan dinamika hukum yang berkembang di Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya penguatan prosedur legislatif serta mekanisme pengawasan implementasi peraturan.
- References
-
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Evaluasi kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. BNPB.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Laporan analisis putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010–2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja legislasi DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI.
Fitriani, R., & Nugroho, A. (2022). Integritas legislatif dan kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 215–233. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.2022
Kementerian Dalam Negeri. (2021). Harmonisasi peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Kemendagri.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Strategi peningkatan kualitas regulasi nasional. Kemenkumham.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Survei integritas sektor publik Indonesia. KPK.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. MK RI.
Mulyani, S. (2021). Dinamika ketatanegaraan pasca-reformasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 18(3), 401–420.
Prasetyo, E., & Rahardjo, B. (2024). Implementasi peraturan perundang-undangan dan tantangan birokrasi daerah. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 55–72.
Putra, D. A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Jurnal Hukum Tata Negara, 9(2), 145–162.
Rizal, M. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem pemilu. Jurnal Politik Hukum, 7(1), 89–104.
Sukma, R. (2021). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 201–218.
Transparency International Indonesia. (2022). Laporan indeks persepsi korupsi Indonesia. TII.
Utami, N., & Wibowo, H. (2023). Partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 11(1), 77–95.
Wahyudi, A. (2021). Harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 389–405.
Yuliana, P., & Santoso, R. (2024). Reformasi kelembagaan dan efektivitas hukum administrasi negara. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 133–150.
Zainuddin, M. (2023). Akuntabilitas lembaga legislatif dalam negara demokrasi. Jurnal Hukum & Masyarakat, 10(2), 98–115.
Zulfa, E. A. (2025). Dinamika institusional dalam hukum tata negara Indonesia kontemporer. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 3(1), 1–18.
Zulkarnain, I. (2022). Implementasi kebijakan publik dan tantangan regulasi. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 45–61.
- Downloads
- Published
- 2026-01-23
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Reivo Ibanes, STRATEGI PARTISIPATIF MENGURANGI PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Baidhowi, Laiqa Quartya, Azalia Putri Fakhirah, Gita Puan Maharany, Najma Nisa Ramadani, Putri Noorfia Khairunnisaa, ANALISIS NORMATIF TERHADAP PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ORIENTASI SEKSUAL LGBT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Ahmad Fahrezi, Tri Andrisman, Deni Achmad, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI DETASEMEN POLISI MILITER XXI/2 LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agung Gede Dharma Putra Mahendra, Arya Firmansyah, Dian Eka Prastiwi, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Tambang Batubara terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Senli Ameilia, Zainudin Hasan, PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA, EKSISTENSI, PRAKTIK DAN INTEGRITAS DALAM HUKUM PERKAWINAN MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Ardy Kharismata, Jonker Sihombing, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ririn Oktaviyanti, Najma Ilmi Hulwan, Aura Aisyah Najma Pasha, Fatma Dahayu Rasendria, Irsyaf Marsal, PARTISIPASI LANGSUNG RAKYAT DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS MELALUI PROGRAM SATU SUARA RAKYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Putra Satria, Dina Mega Mulyani, EFEKTIVITAS KEWENANGAN PRIORITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KEJAKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.