PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
- Authors
-
-
Gloria Melisa Febriana Simatupang
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Bryant Nugraha
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Peter Gideon Michael Tarigan
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Elkana Dasilva Ginting
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor
-
- Keywords:
- pelarangan impor, pakaian bekas, politik hukum, perdagangan internasional, kebijakan hukum
- Abstract
-
Pelarangan impor pakaian bekas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan penguatan industri tekstil dalam negeri. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik impor pakaian bekas masih terus berlangsung secara ilegal dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang dibentuk dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelarangan impor pakaian bekas dalam perspektif politik hukum di Indonesia, dengan menelaah latar belakang pembentukan kebijakan, arah kebijakan hukum pemerintah, serta kesesuaiannya dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana politik hukum memengaruhi pembentukan regulasi terkait larangan impor pakaian bekas serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan teori politik hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas merupakan perwujudan politik hukum pemerintah yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, kedaulatan ekonomi, dan keberlangsungan industri nasional. Namun demikian, lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan pasar menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pelarangan impor pakaian bekas dapat tercapai secara optimal.
- References
-
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Manan, Bagir. Politik Hukum Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. 2011.
Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. Hukum Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Downloads
- Published
- 2026-01-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nailul Najwa Karimah , HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA DAN UU PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Rendi Raditya, PENIPUAN DIGITAL BERMODUS HADIAH UANG MELALUI APLIKASI TELEGRAM DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jona Sitohang, Adinda Nugraha, Putri Priyanka, Dea Widia Putri Krishananto, ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 84/G/2021/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zakiah Nur Fadilah, Umy Khoerul Khazanah, Putri Lestari, Ilham Bil Azis, Theza Rizky Hermawan, Anggara Setya Saputra, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasha Louisa, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SENGKETA MEREK: ANALISIS KASUS AYAM GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ilham Bintang, Zainudin Hasan, PENYELESAIAN SENGKETA TANAH STADION MINI YOGYAKARTA DENGAN CARA MUSYAWARAH MUFAKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Surya Insani Kamil, Andriyanto Adhi Nugroho, ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Shafa Tiara.R, Denisa Yunita.P, Natasya Damayanti, Ba’tita Rahma Safira.F, PERBANDINGAN HUKUM ANTARA CV DAN FIRMA SEBAGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denise Nadya Taufik, Azahra Salsabila, Rania Zahra Anjani, Elin Hermalina, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL: STUDI UNTUK EFEKTIFITAS UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.