DIMENSI HUKUM ADAT DALAM TRANSAKSI PERKAWINAN: ANALISIS FUNGSI UANG JUJUR (JUJOKH) SEBAGAI KOMPONEN PERJANJIAN PRA-NIKAH LAMPUNG

• Deswita Naysila Jingga

  Universitas Bandar Lampung

  Author

• Zainudin Hasan

  Universitas Bandar Lampung

  Author

Penelitian ini mengkaji dimensi hukum adat dalam transaksi perkawinan masyarakat Lampung, khususnya fungsi uang jujur sebagai komponen perjanjian pra-nikah. Uang jujur merupakan tradisi adat Lampung yang memiliki makna filosofis dan yuridis dalam konteks hukum perkawinan. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan antropologi hukum, studi ini menganalisis kedudukan uang jujur dalam sistem hukum adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang jujur berfungsi sebagai: (1) simbol penghormatan kepada keluarga mempelai wanita; (2) legitimasi sosial perkawinan dalam masyarakat adat; dan (3) instrumen perjanjian pra-nikah yang mengikat secara adat. Uang jujur juga berimplikasi terhadap status hukum anak dan hak waris dalam sistem kekerabatan patrilineal Lampung. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, uang jujur tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pengakuan hukum adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

This study examines the dimensions of customary law in marriage transactions in the Lampung community, particularly the function of honest money as a component of prenuptial agreements. Honest money is a Lampung customary tradition that has philosophical and legal meaning in the context of marriage law. Using a juridical-normative research method with a legal anthropology approach, this study analyzes the position of honest money in the Lampung customary legal system. The results of the study indicate that honest money functions as: (1) a symbol of respect for the bride's family; (2) social legitimacy of marriage in the customary community; and (3) an instrument for a customary binding prenuptial agreement. Honest money also has implications for the legal status of children and inheritance rights in the Lampung patrilineal kinship system. Although not explicitly regulated in the Marriage Law, honest money still has binding force based on the recognition of customary law as guaranteed by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Antoni, Ferry. “Uang Jujur Dalam Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Unies Law Review 6, no. 1 (2023): 19–24.

Hasan, Zainudin. Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.

Hasanah, Nur, Rosida Rakhmawati, and Farida Farida. “Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat Dalam Pernikahan Adat Lampung.” Educatif Journal of Education Research 2, no. 2 (2020): 14–22. https://doi.org/10.36654/educatif.v2i2.11.

Khusna, Silvi Amanatul. “Tradisi ‘Uang Jojokh’ Dalam Pernikahan Adat Lampung Dan Implikasinya Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung),” 2021.

Koto, Ismail. “Eksistensi Hukum Adat Di Indonesia.” Sanksi 11, no. 1 (2019): 1–14.

Makki, Hud Leo Perkasa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir.” Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 107. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007.

Melati, Dwi Putri, and Tuti. “Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.” Muhammadiyah Law Review 4, no. 2 (2020): 1–23.

Pongoh, Patricia Sarah. “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat.” Lex Privatum VII, no. 2 (2019): 1–9.

Sari, Widia, Desti Aziza, and Nurul Karomah. “Pernikahan Dalam Adat Lampung.” International Waqf Ilmu Nusantara Library, 2020.

Wijaya, A. “Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur),” 2022.

• pdf