NILAI-NILAI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG SAI BATIN DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
- Authors
-
-
Naufal Aldiansyah
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris ,SaiBatin ,Perspektif, Hukum Nasional , Inheritance Law, SaiBatin, perspective, National Law
- Abstract
-
Hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sistem patrilineal dan mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi penerus keturunan dan pemegang hak waris utama. Warisan tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang diwariskan secara turun-temurun. Proses pewarisan dapat dilakukan melalui penerusan hak dan kewajiban saat pewaris masih hidup atau penunjukan ahli waris setelah pewaris wafat. Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, sistem waris adat ini diakui sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk kewajiban menjaga keadilan antar ahli waris dan kesetaraan gender yang semakin mendapat perhatian. Pelaksanaan hukum waris adat Saibatin juga memperhatikan aspek tanggung jawab keluarga dan kesinambungan nama keluarga sesuai nilai-nilai adat yang mengikat secara sosial.
Includes tangible assets as well as family name and traditional titles passed down through generations. While Islamic inheritance law also influences the community, the adat (customary) law remains dominant in their practice. From the national legal perspective of Indonesia, customary inheritance law like that of Lampung Saibatin is recognized but must align with national principles such as justice and increasing attention to gender equality. The customary law places strong social responsibility on heirs to maintain family continuity. However, modernization and education influence some shifts toward more equitable inheritance distribution, sometimes borrowed from Islamic law or national law principles.
- References
-
Amri, S. (2023). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Adat. Jurnal Studi Hukum dan Masyarakat.
Dewi, L. (2024). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
Hadikusuma, Hilman. (1978). Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta: Fajar Agung.
Kartini, E. (2024). Adaptasi Hukum Adat Lampung dalam Sistem Nasional. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
Ma’ruf, A. (2024). Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Nusirwan. (2019). Pembagian Waris Adat Suku Sai Bati Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Prasetya, Arif. (2023). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Adat. Jakarta: Prenadamedia Group.
Prasetyo, Budi. (2022). Sistem Waris dalam Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahayu, Intan. (2024). Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat. Bandung: Nuansa Cendekia.
Santoso, Budi. (2023). Sistem Pewarisan Tradisional dan Modern di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sari, Dewi. (2024). Hukum Adat di Indonesia: Dinamika dan Tantangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Sihombing, R. (2023). Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
Wibowo, Taufik. (2025). Perspektif Hukum Islam dan Adat dalam Pewarisan. Surabaya: Laksbang Press
Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat Ubl Press Bandar Lampung
- Downloads
- Published
- 2025-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin Zaenudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanna Saskia Rahman, RELEVANSI UU PESANTREN DENGAN UU TPKS DALAM PERLINDUNGAN SANTRI DARI KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khairunnisa Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Deepfake Dalam Pornografi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Saputra, MAKNA FILOSOFIS DAN SIMBOLIS PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Alviana Mugi Nugraha, PERANAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safina Elita Aliyah, REGULATION OF THE TIME LIMITATION FOR ACTS THAT MAY BE SUBJECT TO ACTIO PAULIANA UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Misriyanti Abdullah, Asrul Hamid, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN MAKANAN YANG LAYAK KEPADA WARGA BINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III GORONTALO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agung Kurnia Putri Nur Aulia, Ade Aspandi, Pajri Yudianto, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DISEKOLAH BERBASIS ISLAM DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maria Kristi Utami, Gunardi Lie, ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Restiani, Dede Ika Murofikoh, PENGGUSURAN TANAH SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS KALI BEDENG, KEC. KASEMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.