PERANAN LEMBAGA PERWATIN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DI LAMPUNG

• Maulana Dika Alvindo

  Universitas Bandar Lampung

  Author

• Zainudin Hasan

  Universitas Bandar Lampung

  Author

Sistem hukum adat Lampung memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh lembaga Perwatin (Prowatin) sebagai wujud kearifan lokal yang bertujuan memelihara keharmonisan sosial. Penelitian ini mengkaji mekanisme dan tahapan pelaksanaan musyawarah mufakat, peran dan fungsi lembaga Perwatin, serta nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Proses musyawarah adat berjalan secara terstruktur melalui tahapan pemanggilan, pemaparan kasus, pemeriksaan saksi dan bukti, musyawarah internal penyimbang, mediasi, hingga putusan yang mengikat berdasarkan kesepakatan bersama. Lembaga Perwatin menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, eksekutif, preventif, dan edukatif dengan landasan nilai piil pesenggiri dan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan dengan sistem peradilan formal, regenerasi kepemimpinan, keterbatasan sumber daya, dan pergeseran nilai masyarakat, mekanisme musyawarah mufakat tetap relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan terjangkau. Revitalisasi sistem ini diperlukan untuk memastikan keberlangsungan lembaga adat Lampung dengan tetap mempertahankan esensi nilai-nilai filosofisnya di era kontemporer.

Fauzi, & Hakim, M. L. 2017. Eksistensi Hukum Adat dalam Menghadapi Globalisasi. Jurnal Selat. Vol. 5, No. 1. Hlm: 64-75.

Hadikusuma,& Hilman. 1989. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandung. Mandar Maju.

Hasan, Z. 2025. Hukum Adat. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL)Press.

Irham, & Aqil, M. 2013. Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Analisis: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 13, No. 1. Hlm:155-172.

Kurniawan, & Teguh. 2017. Musyawarah Mufakat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 6, No. 3. Hlm: 435-452.

Marzuki, & Suparman. 2017. Revitalisasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 24, No. 2. Hlm: 234-253.

Nurjaya, & Nyoman, I. 2011. Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional. Perspektif. Vol. 16, No. 4. Hlm: 236-243.

Rifai, A. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10, No. 3. hlm. 266-274.

Syamsudin, M. 2012. Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 2. Hlm: 227-238.

Tobing, G. L. 2016. Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat. Jurnal Hukum Tora. Vol. 2, No. 3. Hlm: 401–412.

Wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., tanggal 12 Oktober 2025. Wawancara pribadi.

Wignjosoebroto, & Soetandyo. 2012. Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 2. Hlm :176-196.

• pdf