URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

• Oktavia Rahma Dzhnii

  Universitas Bengkulu

  Author

• Putri Lestari

  Universitas Bengkulu

  Author

• Ayu Putri Yana

  Universitas Bengkulu

  Author

• Dwi Putri Lestarika

  Universitas Bengkulu

  Author

(defamasi), pernyataan benci, sampai dengan konten pornografi. Ketentuan-ketentuan “karet” itu cenderung memiliki makna ganda dan dimanfaatkan untuk menghindari sorotan dari media. Mengacu pada fenomena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis yang kritis agar tidak mengalami kriminalisasi melalui pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan mempertimbangkan kepentingan pers dalam menyampaikan berita kepada publik. Studi ini menunjukkan bahwa tindakan kriminalisasi oleh aparat hukum akibat salah penafsiran akan mempengaruhi pengucilan suara media. Pemerintah perlu memastikan perlindungan bagi jurnalis sebagai bukti bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Oleh karena itu, para pengatur harus menjadikan isu kriminalisasi dalam dunia jurnalistik sebagai prioritas demi mewujudkan arti sejati dari demokrasi.

1. Oktavia Rahma Dzhnii, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

2. Putri Lestari, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

3. Ayu Putri Yana, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

4. Dwi Putri Lestarika, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

BUKU

Achmadi, T. (1985). Sistem Pers Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Anggono, Bayu D. (2014). Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Pamulang: Unpam Press. Manan, B. (2016). Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers.

Nugroho, Bekti., & Samsuri. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers.

Soekanto, Soerdjono., & Mamudji, Sri. (1994). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Suwardi, H. (1993). Peranan Pers dalam Politik Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.

JURNAL/INTERNET

Al-Hadad, A. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. Khazanah Hukum,Vol.2,(No.2),pp.65–72. https://doi.org/ 10.15575/kh.v2i2.8662.

Anggraini, A. (2020). Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE. Jurnal Lex Justitia, Vol.1,(No.2),pp.113-124. http://dx. doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2

AR, Suhariyono. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-Undang. Legislasi Indonesia, Vol.6 (No. 4), pp. 615-666. https://e jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/ 337.

Bessant, J. (2016). Democracy Denied, Youth Participation and Criminalizing Digital Dissent. Journal of Youth Studies, Vol. 19 (No. 7), pp. 921-937. https://doi.org/10.1080/13676261. 2015.1123235.

Bevz, Svitlana., Tereshchuk, Oleksandr., Kravchuk, Oleksiy., Yehorova, Valentyna., Bodnarchuk, Inna., & Danevych, Mykola. (2021). Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 10 (No. 3), pp. 648-651.https://doi.org/10.6000/1929-4409. 2021.10.75.

Handayani, Emi P. (2016) Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. Diversi; Jurnal Hukum, Vol. 2, (No.1), pp. 239-258. https://doi.org/10.32503 /diversi.v2i1.139.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masrarakat (Sosial Welfare). Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,Vol.2,(No.1),pp.15-26. http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026.

Komala, R. (2018). Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir. Jurnal Dewan Pers, Vol.17, (No.1), pp.1-62. https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/214/Jurnal_Dewan_Pers_edisi_17:_Perlindungan_Terhadap_Wartawan_Pekerjaan_Rumah_ Tanpa_Akhir

Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16 (No.1), pp.1-17. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16. iss1.art1

Mainake, Yosephus., & Nola, Luthvi Febryka. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Info Singkat, Vol.12, (No.16), pp.1 6.https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Inf o%20Singkat/id/1096.

Manfaati, Nurul Fatihah., Setiyanto, Budi., & Lukitasari, Diana. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.9, (No.3),pp. 220-228.https://jurnal.uns.ac.id/recidive/ article/view/47413.

Prasetyo, T. (2009). Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,Vol.16,(No.1),pp.18-33. https://doi. org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art2.

Ramdan, A. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. Jurnal Yudisial,Vol.13,(No.2),pp.245-266. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.421.

Richiyanti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kodifikasi, Vol.3,(No.2),pp.37-45. http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKAS I/article/view/1901

Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Aktualita, Vol.3, (No.1), pp. 58-80. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0. 5957.

Sari, Putri T. (2020). The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation. International Journal Communication and Society, Vol. 2 (No. 1), pp. 20-29. https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.107.

Shofia, Dina., & Iqbal, Muhamad. (2020). Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid. Sus/2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana,Vol.4,(No.3),pp.590-599. http://w ww.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16764.

Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, Vol.1,(No.1), pp.1-7.https://e-journal.jurwidyakop3.com/ index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99

Syahriar, I. (2021). Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum. The Juris, Vol.5,(No.1),pp.6-14. http:// ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/ juris/article/view/183

Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7,(No.1), pp.1–12. https://doi.org/10.15294/pandecta. v7i1.2358.

Yusmar, Widiya., & Katimin, Herman. (2021). Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan. Jurnal Ilmiah; Galuh Justisi, Vol.9,(No.1),pp.99-115.http://dx.doi.org/ 10.251 57/justisi.v9i1.4878

Zulfa, Eva A. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.41,(No.2),pp.298-315. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245.

• pdf