Vol. 25 No. 1 (2025): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntasi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

ANALISIS TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL DI TANJUNGPINANG TERKAIT AKURASI DATA DAN KETEPATAN SASARAN

Rahayu Permatasari
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published 2025-12-04

Keywords

  • tata kelola, bantuan sosial, ketepatan sasaran, akurasi data

How to Cite

ANALISIS TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL DI TANJUNGPINANG TERKAIT AKURASI DATA DAN KETEPATAN SASARAN. (2025). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(1), 521-530. https://cibjournal.com/index.php/musytari/article/view/2795

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa tata kelola bantuan sosial di Kota Tanjungpinang dengan penekanan khusus pada data penerima yang akurat dan sasaran penyaluran yang tepat. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan meninjau dokumen dari instansi dan masyarakat penerima yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan masih menghadapi masalah, seperti pembaruan data yang lambat, ketidaksesuaian informasi sosial ekonomi warga, dan verifikasi lapangan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan penerima ganda, rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria, dan keluarga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Meskipun digitalisasi pendataan, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan transparansi telah dilakukan, implementasi belum optimal. Untuk membuat distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan akuntabel, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial di Tanjungpinang memerlukan pembaruan data yang lebih konsisten, penguatan sistem verifikasi, dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik.
  2. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. SAGE Publications.
  3. Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Routledge.
  4. Dinas Sosial Tanjungpinang. (2022). Laporan pendataan dan pembaruan data kesejahteraan sosial Kota Tanjungpinang tahun 2022. Pemerintah Kota Tanjungpinang.
  5. Dinas Sosial Tanjungpinang. (2022). Laporan pendataan dan validasi penerima bantuan sosial Kota Tanjungpinang tahun 2022. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
  6. Dinas Sosial Tanjungpinang. (2022). Laporan pendataan dan verifikasi bantuan sosial Kota Tanjungpinang tahun 2022. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
  7. Hapsari, L. (2024). Efektivitas koordinasi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 15(1), 45–58.
  8. Hapsari, R. (2024). Evaluasi implementasi bantuan sosial dalam meningkatkan ketepatan sasaran. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 55–67.
  9. Hapsari, R. (2024). Pengaruh tata kelola data terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–59.
  10. Hidayat, A., & Salsabila, R. (2022). Implementasi digitalisasi pendataan bantuan sosial di daerah: Tantangan dan peluang. Jurnal Administrasi Sosial, 10(2), 88–102.
  11. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Evaluasi implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). Kementerian Sosial RI.
  12. Kementerian Sosial RI. (2023). Laporan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG): Evaluasi implementasi nasional. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
  13. Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). Kementerian Sosial Republik Indonesia.
  14. Krippendorff, K. (2019). Content analysis: An introduction to its methodology. SAGE Publications.
  15. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, A. J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.
  16. Mulyadi, T. (2021). Dinamika perubahan sosial ekonomi dan urgensi pembaruan data bantuan sosial. Jurnal Sosial dan Pembangunan Daerah, 5(1), 33–47.
  17. Nasution, A. (2022). Tantangan tata kelola bantuan sosial di daerah perkotaan. Jurnal Manajemen Publik, 10(2), 112–124.
  18. Nasution, A. (2022). Permasalahan akurasi data penerima bantuan sosial di tingkat daerah. Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik, 8(2), 101–115.
  19. Nasution, A. R. (2022). Penguatan tata kelola bantuan sosial melalui peningkatan SDM dan teknologi informasi. Jurnal Kebijakan Sosial, 9(2), 112–125.
  20. Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. SAGE Publications.
  21. Rahmadani, S. (2021). Koordinasi antarinstansi dalam penyaluran bantuan sosial daerah. Jurnal Pemerintahan Daerah, 6(3), 72–84.
  22. Rahmadani, S. (2021). Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan bantuan sosial. Jurnal Kebijakan Sosial, 7(3), 144–158.
  23. Rahmadani, T. (2021). Analisis ketepatan sasaran bantuan sosial di daerah perkotaan. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 18(3), 210–219.
  24. Rahmawati, S. (2020). Analisis kesalahan inclusion dan exclusion dalam penyaluran bantuan sosial. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2), 55–66.
  25. Siregar, D. (2023). Evaluasi tata kelola bantuan sosial berbasis data terintegrasi. Jurnal Manajemen Publik, 11(1), 12–25.
  26. Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
  27. Suryani, D., & Putra, M. F. (2023). Tantangan akurasi data dan distribusi bantuan sosial di Indonesia. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 14(2), 89–103.
  28. Suryani, M., & Putra, D. (2022). Kualitas pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial di daerah perkotaan. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 13(2), 64–78.
  29. Suryani, M., & Putra, D. (2023). Evaluasi tata kelola bantuan sosial di daerah perkotaan. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14(1), 22–34.
  30. Suryani, T., & Putra, R. (2023). Analisis efektivitas koordinasi lintas instansi dalam penyaluran bantuan sosial. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 201–215.
  31. Wulandari, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembaruan data penerima bantuan sosial. Jurnal Pembangunan Sosial, 5(1), 77–89.
  32. Wulandari, S. (2023). Kesalahan inclusion dan exclusion dalam pendataan bansos: Studi kasus kota kecil. Jurnal Pelayanan Publik, 11(1), 56–67.