Vol. 24 No. 12 (2025): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntasi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

PERAN ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN EFISIENSI TATA KELOLA DI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Risa Anisa
Universitas Pamulang
Yanto Nius Gulo
Universitas Pamulang

Published 2025-11-22

Keywords

  • Financial Administration,
  • Transparency,
  • Governance,
  • Efficiency,
  • Public Sector

How to Cite

PERAN ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN EFISIENSI TATA KELOLA DI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN. (2025). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 24(12), 2291-2300. https://cibjournal.com/index.php/musytari/article/view/1808

Abstract

Abstract

Financial administration plays a crucial role in ensuring effective, transparent, and accountable governance within public institutions. In the context of the Planning and Finance Division at a regional government office, financial administration does not merely involve the recording and archiving of documents; it also functions as a support mechanism for inter- departmental coordination in program planning, scheduling, data processing, and timely dissemination of financial information. This study is based on internship activities centered around administrative processes, including documenting incoming and outgoing correspondence, archiving internal documents, drafting activity schedules for department heads, and assisting in the preparation of periodic reports. Findings indicate that financial administration significantly enhances transparency by ensuring the availability of well-documented data that can be retrieved for evaluation and public accountability purposes. Moreover, structured document management improves organizational efficiency by accelerating internal coordination, enabling more accurate decision-making, and streamlining reporting processes. However, several challenges persist in the implementation of financial administration within government institutions, such as limited digital archiving, dependence on manual documentation systems, and constraints in resource allocation. The results suggest that strengthening administrative functions—particularly through digital systems, standardized documentation procedures, and improved data accessibility—can support the realization of a more professional and responsive governance model. Therefore, financial administration should be regarded not merely as a supporting operational function, but as an essential component that reinforces transparency and efficiency in public sector governance.

Keywords: Financial Administration, Transparency, Governance, Efficiency, Public Sector

 

Abstrak

Administrasi keuangan memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Bagian Perencanaan dan Keuangan pada instansi pemerintah daerah, administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan dan pengarsipan dokumen, tetapi juga sebagai mekanisme pendukung koordinasi antarbagian dalam penyusunan program, penjadwalan kegiatan, serta penyampaian informasi keuangan secara tepat waktu. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengalaman magang yang berfokus pada kegiatan administratif seperti pencatatan surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen internal, penyusunan jadwal kegiatan kepala bagian, serta pendampingan penyusunan laporan berkala. Melalui kegiatan tersebut, penulis menemukan bahwa administrasi keuangan berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi melalui ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali ketika dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban publik. Selain itu, administrasi keuangan juga mendukung efisiensi tata kelola melalui pengelolaan dokumen yang sistematis yang berdampak pada percepatan koordinasi internal, pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta penyusunan laporan yang lebih efektif. Namun demikian, pelaksanaan administrasi di instansi pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala seperti minimnya digitalisasi arsip, sistem kerja manual yang memerlukan waktu lebih panjang, serta keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan dokumen berbasis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan pada aspek administrasi keuangan, terutama melalui digitalisasi dan peningkatan sistem dokumentasi, dapat menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan responsif. Dengan demikian, administrasi keuangan bukan hanya tugas pendukung, tetapi merupakan bagian integral dari sistem tata kelola yang berperan dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Administrasi Keuangan, Transparansi, Tata Kelola, Efisiensi, Pemerintahan Daerah

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.
  2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2023. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
  3. Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Pemerintah Kabupaten Serang. 2025. Visi dan Misi Kabupaten Serang. Serang: Pemkab Serang.
  4. Pemerintah Kabupaten Serang – Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2025. Dokumen Internal Administrasi Keuangan. Tidak dipublikasikan.
  5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. 2025. Kabupaten Serang dalam Angka 2025. Serang: BPS. Yusuf, M. 2020. Pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media