Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi

Vol. 25 No. 2 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntasi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEMAJUAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA PINENEK KECAMATAN LIKUPANG TIMUR

pdf
  • Ferdio Viki Kambey,
  • Jantje J. Tinangon,
  • Peter M. Kapojos
Ferdio Viki Kambey
Universitas Sam Ratulangi
Jantje J. Tinangon
Universitas Sam Ratulangi
Peter M. Kapojos
Universitas Sam Ratulangi

Published 2026-01-16

Keywords

  • Village Fund Management, Economic Progress, Social Progress, Accountability, Pinenek Village

How to Cite

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEMAJUAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA PINENEK KECAMATAN LIKUPANG TIMUR. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(2), 2651-2660. https://cibjournal.com/index.php/musytari/article/view/6573

Abstract

This study analyzes the management of Village Funds in supporting the economic and social progress of the community in Pinenek Village, East Likupang District. Using a qualitative approach with case study method, this research focuses on three main aspects of village financial management: administration, accountability, and reporting of Village Funds. The results show that fund administration was implemented with orderly, complete, and timely principles through detailed bookkeeping in General Cash Books and Subsidiary Books supported by valid transaction evidence. In the aspect of accountability, the implemented mechanism has transcended mere administrative compliance through APBDes Realization Reports and LKPJ that function as substantive performance accountability instruments by directly linking budget realization with real impacts in the community. Meanwhile, reporting through the Village Financial System (SISKEUDES) has created an integrated digital transformation that comprehensively covers financial, physical, and impact aspects. Overall, the integration of these three aspects has created a sustainable and accountable village financial management cycle, which not only fulfills the mandates of Law Number 3 of 2024 concerning Villages and Minister of Finance Regulation Number 145/PMK.07/2023, but also contributes significantly to accelerating the economic and social progress of Pinenek Village community.

pdf

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Ahmad, B. (2020). "Efektivitas Dana Desa terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Pesisir". Jurnal Kelautan dan Pesisir, 7(2), 88-105. Meneliti peran dana desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga di wilayah pesisir. Menggunakan pendekatan mixed methods.
  2. Arnstein, Sherry R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation". Journal of the American Planning Association, 35(4), 216-224. Konsep "tangga partisipasi" yang membedakan tingkat keterlibatan masyarakat, dari yang bersifat manipulatif hingga pemberdayaan penuh (citizen control). Masih relevan untuk menganalisis partisipasi masyarakat desa.
  3. Bappenas. (2020). Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang menjadi konteks strategis bagi pembangunan desa. Menjadi acuan arah pembangunan desa.
  4. Bastian, Indra. (2022). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga. Memberikan pengantar mengenai karakteristik dan lingkungan akuntansi sektor publik, serta perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Membahas reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia.
  5. Budi, D. (2021). "Pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pelatihan dan Literasi Keuangan". Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 9(2), 134-150. Mengkaji dampak program pelatihan berbasis dana desa terhadap peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan.
  6. Chambers, Robert. (1994). "Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm". World Development, 22(10), 1437-1454. Memperkenalkan metode PRA sebagai alat untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Menawarkan pendekatan praktis untuk pelibatan masyarakat.
  7. Eisenhardt, Kathleen M. (1989). "Agency Theory: An Assessment and Review". Academy of Management Review, 14(1), 57-74. Artikel review yang mengevaluasi perkembangan Agency Theory, kekuatan, kelemahannya, serta aplikasinya dalam berbagai konteks organisasi. Memberikan perspektif kritis terhadap teori keagenan.
  8. Fama, Eugene F. & Jensen, Michael C. (1983). "Separation of Ownership and Control". Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325. Menganalisis
  9. masalah keagenan yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dalam organisasi, serta mekanisme untuk mengatasinya. Fokus pada struktur corporate governance.
  10. Hasanah, Nurul & Fauzi, Ahmad. (2021). Akuntansi Pemerintahan: Dari Teori hingga Praktik dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Bandung: CV. Budi Utama. Membahas proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Cocok untuk pemula yang mempelajari akuntansi pemerintahan.
  11. Hendra, F. (2022). "Dampak Program Ekonomi Kreatif Berbasis Dana Desa terhadap Pendapatan Warga". Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi, 11(3), 201-218. Menganalisis efektivitas program ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Menemukan peningkatan signifikan pada pelaku usaha kreatif.
  12. Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta: Salemba Empat. Dokumen otoritatif yang berisi kerangka konseptual dan ketentuan teknis pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk entitas pemerintahan. Menjadi acuan wajib dalam penyusunan laporan keuangan.
  13. Irfan, M. (2024). "Efektivitas Dana Desa terhadap Peningkatan Indikator Kesejahteraan Sosial: Pendekatan Propensity Score Matching". Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 16(1), 112-130. Mengukur efektivitas dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dengan metode statistik lanjutan. Hasil menunjukkan dampak positif yang signifikan.
  14. Jensen, Michael C. & Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. Artikel seminal yang melandasi Agency Theory, membahas konflik kepentingan antara principal dan agent, serta biaya-biaya yang timbul (agency costs). Menjadi rujukan utama dalam studi keagenan.
  15. Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2025). "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa". Jurnal Akuntansi Publik, 12(3), 210-225. Mengkaji implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat.
  16. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2023). Buku Saku Dana Desa Tahun 2023. Jakarta. Panduan praktis bagi perangkat desa dan masyarakat mengenai tata kelola Dana Desa yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Berisi contoh format dan prosedur.
  17. Kementerian Keuangan RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan. Regulasi spesifik yang menjadi pedoman teknis bagi desa dalam merencanakan, menyalurkan, menggunakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.
  18. Lestari, S. (2021). "Peran Dana Desa dalam Memperkuat Kohesi Sosial Komunitas melalui Program Pemberdayaan". Jurnal Sosiologi Pedesaan, 13(1), 77-92. Meneliti dampak sosial program dana desa terhadap kohesi sosial masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi etnografi.
  19. Pramudiana, Yudi. (2021). Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Deepublish. Buku ini mengkhususkan pada penerapan akuntansi dalam konteks pemerintahan, mencakup siklus APBD, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dilengkapi dengan studi kasus nyata.
  20. Pretty, Jules N. (1995). "Participatory Learning for Sustainable Agriculture". World Development, 23(8), 1247-1263. Menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Dapat diaplikasikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa.
  21. Putra, A. (2020). "Evaluasi Program Dana Desa terhadap Pertumbuhan Unit Usaha Mikro di Kabupaten Bolaang Mongondow". Jurnal Ekonomi Kreatif, 8(1), 45-62. Mengevaluasi dampak program dana desa terhadap pertumbuhan usaha mikro dengan metode survei. Menemukan korelasi positif antara program dan pertumbuhan usaha.
  22. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara. Payung hukum utama yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Menjadi dasar hukum otonomi desa.
  23. Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara. Mengatur teknis pelaksanaan UU Desa, termasuk tata cara pengelolaan keuangan dan aset desa. Memperbarui beberapa ketentuan pengelolaan dana desa.
  24. Rudianto. (2020). Akuntansi: Konsep Dasar dan Aplikasi dalam Pelaporan Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga. Buku ini menjelaskan fondasi akuntansi sebagai sistem informasi, mulai dari
  25. pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Membahas siklus akuntansi lengkap dengan studi kasus praktis.
  26. Sari, M. (2021). "Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kabupaten Minahasa". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 15(2), 123-145. Meneliti efektivitas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi lokal dengan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan dampak positif pada UMKM desa.
  27. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. Karya filosofis yang mendefinisikan pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan substantif yang dinikmati individu, melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi. Memberikan perspektif holistik tentang pembangunan.
  28. Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Company. Mengkritik kebijakan pembangunan konvensional dan menawarkan perspektif tentang pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Relevan untuk menganalisis kebijakan desa.
  29. Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2020). Economic Development. 13th Edition. New York: Pearson Education. Buku teks klasik yang membahas teori pembangunan ekonomi, indikator kesejahteraan, dan strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Cocok untuk menganalisis dampak ekonomi program pembangunan desa.
  30. Warongan, J., Kesek, M., & Ilat, V. (2022). "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara". Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 55-70. Menganalisis sistem pengelolaan alokasi dana desa di tingkat kecamatan. Menemukan beberapa kendala dalam implementasi di lapangan.
  31. Warren, Carl S., Reeve, James M., & Duchac, Jonathan. (2020). Financial and Managerial Accounting. 15th Edition. Boston: Cengage Learning. Buku teks komprehensif yang membahas prinsip-prinsip akuntansi keuangan dan manajerial, menekankan pada penyediaan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Dilengkapi contoh aplikasi di berbagai sektor.
  32. Wulandari, R. (2023). "Peran Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi". Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi, 14(2), 165-185. Mengkaji peran dana desa dalam penanganan dampak pandemi. Menyoroti efektivitas program padat karya tunai dan bantuan sosial.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.