ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN DPRD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023: DINAMIKA POLITIK ANGGARAN, AKUNTABILITAS, DAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika tata kelola anggaran DPRD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di tengah volatilitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini membedah transisi fiskal dari pendekatan konservatif pada APBD Induk menuju pendekatan ekspansif pada APBD Perubahan akibat lonjakan pendapatan daerah yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi dalam merespons surplus anggaran, serta mampu menjalankan fungsi budgeting secara kritis melalui rasionalisasi proyek yang tidak matang dan realokasi belanja pegawai ke program prioritas. Namun, fungsi pengawasan (controlling) DPRD dinilai masih lemah dalam memastikan efektivitas eksekusi anggaran. Hal ini terindikasi dari tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menembus Rp 1 triliun dan fenomena dana mengendap, yang mencerminkan inefisiensi birokrasi. Selain itu, mekanisme percepatan (fast-track) dalam pembahasan anggaran berisiko mereduksi aspek transparansi dan deliberasi publik. Kesimpulannya, tata kelola anggaran di Badung menunjukkan responsivitas politik yang kuat, namun memerlukan penguatan substansial dalam pengawasan realisasi belanja demi terwujudnya prinsip good governance.