PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN
- Authors
-
-
K Dimaz Ardhiva
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Perkawinan Nyentana, Hukum Adat Bali, Kesetaraan Gender, Modernisasi, Sistem Kekerabatan., Nyentana Marriage, Balinese Customary Law, Gender Equality, Modernization, Kinship System.
- Abstract
-
Perkawinan Nyentana merupakan salah satu bentuk sistem perkawinan unik dalam masyarakat adat Bali, di mana perempuan memiliki kedudukan sentral dalam garis keturunan. Sistem ini dianggap sebagai kebalikan dari pola patrilineal yang dominan, karena dalam perkawinan Nyentana, laki-laki yang menikah masuk ke dalam keluarga istrinya dan secara adat berkewajiban melanjutkan garis keturunan pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pelaksanaan perkawinan Nyentana dalam konteks sosial budaya Bali, menjelaskan tata cara adat yang berlaku, serta menganalisis relevansinya di era modern yang ditandai dengan perubahan nilai dan struktur sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan menelaah ketentuan hukum adat Bali, praktik sosial di masyarakat, serta pandangan hukum nasional terhadap pelaksanaan perkawinan adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan Nyentana tidak hanya memiliki fungsi sosial untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keturunan perempuan, tetapi juga mencerminkan dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Bali modern. Meskipun menghadapi tantangan akibat perubahan nilai budaya dan pengaruh modernisasi, sistem Nyentana tetap relevan karena mampu beradaptasi dengan prinsip keadilan, keseimbangan peran, dan kelestarian nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat Bali.
Nyentana marriage is a unique traditional marital system in Balinese customary law, in which women hold a central role in the lineage structure. This system serves as the reverse of the dominant patrilineal pattern, as the husband in a Nyentana marriage joins his wife’s family and is responsible, by custom, for continuing her lineage. This study aims to examine the urgency of Nyentana marriage within Balinese socio-cultural context, to describe the customary procedures involved, and to analyze its relevance in the modern era marked by shifting social norms and gender dynamics. The research employs a normative-empirical approach, combining doctrinal legal analysis of Balinese customary law with empirical insights from social practices and national legal perspectives. The findings indicate that Nyentana marriage not only functions as a means to preserve family continuity through the female line but also reflects gender equality values embedded in modern Balinese society. Despite challenges brought by modernization and evolving social values, the Nyentana system remains relevant as it harmonizes traditional customs with principles of justice, balance of roles, and the preservation of living customary values in Balinese culture.
- References
-
Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem perkawinan nyentana dalam kajian hukum adat dan pengaruhnya terhadap akomodasi kebijakan berbasis gender. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2), 168–177.
Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat hukum perkawinan Nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 521–530.
Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi perkawinan Nyentana dalam masyarakat Bali: Perspektif kesetaraan gender. Tasyri’:
Journal of Islamic Law, 4(1), 511–536.
Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
Jati, N. M. K. P., & Hartanti, H. (2020). Perbedaan gender mengenai kepuasan pernikahan pada individu yang menikah dengan adat Nyentana di Bali. Jurnal Psikologi Ulayat, 7(2), 212– 224.
Kencana, L., Pageh, I. M., & Nur, I. (2025). Perkawinan Nyentana dalam perspektif sosio kultural di Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan dan potensinya sebagai sumber belajar sosiologi di SMA. Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 7(2), 128–135.
Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan Nyentana menurut hukum adat Bali (Studi kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 334–343.
Pursika, I. N. (2012). Pada Gelahang: Suatu perkawinan alternatif dalam mendobrak kekuatan budaya patriarki di Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2).
Pradnyamita, N. M. S. D., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan Nyentana menurut perspektif hukum adat Bali (Studi kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(4).
Pratiwi, N. P. S., Nurwati, N., & Sekarningrum, B. (2024). Determinasi sosial dalam memilih pasangan hidup melalui perkawinan Nyentana pada masyarakat Hindu di Bali. Jurnal Penelitian Agama Hindu, 8(3), 390–405.
Putra, I. K. S., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Akibat hukum perceraian dari perkawinan Nyentana dalam perspektif hukum adat Bali (Studi kasus di Kerambitan Tabanan). Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 629–643.
Rahman, A. (2023). Nyentana: Sistem perkawinan suku Bali di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2(4), 519–528.
Shirley, S., Sembiring, R., Apriliyana, I., & Yefrizawati, Y. (2022). Kedudukan hukum pria yang melakukan perkawinan Nyentana sebagai ahli waris dalam hukum waris adat masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(1), 9–26.
Sujana, I. P. W. M. (2017). Pelaksanaan perkawinan Nyentana dalam rangka mengajegkan sistem kekeluargaan patrilineal di Bali. Widya Accarya, 7(1).
Suta, I. M. (2022). Sentana Rajeg & perkawinan Nyentana ditinjau dari hukum adat Bali.
Nilacakra.
- Downloads
- Published
- 2025-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Hanif Asyauqi, Naufal Dzakiy Ramadhan, Muhammad Raziqin Fajri, BATASAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Claudia Sri Rahayu Pertiwi Dachi, Dilla Nurul Humaira, Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe, Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri, Irsyaf Marsal, ANALISIS KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM DALAM HIERARKI NORMA HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finka Dyan Amarta Saputri, Sherly Novelianti Putri, Erly Carolin, Moch Aldo Putra Wijaya, M Rendi Wijaya, Masitha Tismananda Kumala, ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME KOMPENSASI ATAS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SERTA IMPLEMENTASINYA PADA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widianto Wisnu Wardana, Ardian Kayla Aprilianto, Olivia Margaretta, Callista Aurellia Nugrho’s, Yaqutah Salsabila Zadah, Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tresya Pradipta G. Zakaria, Aliya Dwiyani Alulu, Jianelfa, MODEL HUKUM KOLABORATIF DALAM PENGUATAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DI BIDANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Irwan Matias Gurlan Sinaga, Fadhiil Ahmadi, Wefy Efticha Sary, PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANALISIS PERAN DAN SANKSI DALAM SPPA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrio Dosi Pratama, Hafizh Al Fajri Nasution, Dhaffa Hosya Putra, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Amanda Fauzi, Weny Susanti, Delia Trianita, Muhammad Afil Alqazaly, Edytiawarman, IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.