KONTROL SOSIAL MASYARAKAT DIGITAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM: STUDI SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA 'NO VIRAL NO JUSTICE'
- Authors
-
-
Ratu Shahla Nabillah
Universitas PamulangAuthor -
Mahardica Bambang Saputra
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Kontrol Sosial; Masyarakat Digital; Penegakan Hukum; Sosiologi Hukum; No Viral No Justice; Media Sosial; Hukum dalam Tindakan; Ketidakpercayaan; Keadilan Sosial
- Abstract
-
Studi ini mengkaji fenomena "No Viral No Justice" sebagai bentuk kontrol sosial dalam masyarakat digital atas penegakan hukum dari perspektif sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis konten media sosial terhadap 500 unggahan terkait tagar #NoViralNoJustice, studi ini menemukan bahwa hukum bukan hanya seperangkat norma tertulis (law in the books) tetapi juga fenomena sosial (law in action) yang dipengaruhi oleh tekanan publik. Temuan-temuan kunci menunjukkan kesenjangan antara ekspektasi publik akan keadilan yang cepat dan responsif dengan realitas penegakan hukum yang lambat, serta peran media sosial sebagai arena kontrol sosial yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap lembaga formal. Kontrol sosial ini efektif dalam menegakkan respons hukum, tetapi berisiko memicu polarisasi dan ketergantungan pada viralitas. Studi ini berkontribusi pada literatur sosiologis tentang hukum dengan menyarankan reformasi kelembagaan untuk menyeimbangkan mekanisme formal dan informal.
- References
-
1. Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum, Ranah Research, Melinda Dina Gussela1, Mila Kurniawati2, Jemmy Satria N3, Denny Hermanto4, Silvanus Fauziansah5, Beni Ahmad Saebani6, Vol 7, No. 2, Januari 2025.
2. Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199–204.
3. Fenomena 'No Viral No Justice'dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan?, Reformasi Hukum, Abdul Wahid 1, Rohadi Rohadi 2,Adi Kusyandi 3, Vol. 29, No. 1, April 2025, Hlm. 36-51.
4. Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum, Ranah Research, Melinda Dina Gussela1, Mila Kurniawati2, Jemmy Satria N3, Denny Hermanto4, Silvanus Fauziansah5, Beni Ahmad Saebani6, Vol 7, No. 2, Januari 2025.
5. Schäfer, M. S. (2015). Digital public sphere. The international encyclopedia of political communication, 15, 1–7.
6. Citron, D. K. (2014). Hate crimes in cyberspace. Harvard University Press.
7. Émile Durkheim, The Division of Labour in Society, terjemahan oleh W. D. Halls (New York: The Free Press, 1984).
8. Azizah Khoirunisa dan Desi Ariyani, "Media Sosial dan Krisis Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum: Studi Fenomena 'No Viral No Justice' di Indonesia," Jurnal Hukum dan Masyarakat 15, no. 2 (2022): 155
9. Septia Handini dan Tri Widodo, "Disinformasi dan Framing Media dalam Kasus Hukum Viral: Ancaman terhadap Keadilan Substantif di Era Digital," Jurnal Kajian Komunikasi 9, no. 1 (2021): 35.
10. Ahmad Basuki dan Nurul Huda, "Kesenjangan antara Law in Books dan Law in Action: Analisis Persepsi Publik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum Indonesia 10, no. 1 (2019): 58.
11. Donald Black, The Behavior of Law (New York: Academic Press, 1976), 15.
12. Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, terjemahan oleh Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1975), 75.
13. David G. Johnson dan Kevin S. B. Vestergaard, "Digitalization and the Transformation of Legal Systems: New Challenges for Legal Sociology," Journal of Law and Society 45, no. 4 (2018): 505.
- Downloads
- Published
- 2025-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Elpa Triani Putri, Devi Lailatul Robiah, Inayah Nurfalah, Sahnaz Safira Rahma, PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Febrita, Adi Surya Dinata, Tegar Habib Adhyasta, Dinda Ayu Lestari, Desi Astuti, ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Putri, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H, “Ekspresi Kritik Rakyat dalam Ruang Publik : Analisis Hukum dan Demokrasi pada Fenomena ‘Bendera One Piece’ dan ‘Negara Konoha’” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruben Costa Marulitua Situmorang, Hudi Yusuf, MEMPELAJARI PENGARUH SUAP DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ayu Putriayana, PENGARUH KEBEBASAN PERS DAN PENERAPAN UU ITE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DARING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azizah Sekar Lestari, Rifana Syahri Rahmadhani, PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER DAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN AKIBAT CACAT INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS RS HERMINA SERPONG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virgiawan Budi Prasetyo, Ganti Kerugian Moril dan Materiil Terhadap Anak Korban Perbuatan Diskriminatif di Lingkungan Instansi Pendidikan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Rani’ah Delyananda, Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Hikmah Nurhasanah, Putiara Nalasatya, Irwan Triadi, Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden - Wakil Presiden , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fabhian Halky Syahir, PRINSIP MOST FAVORED NATION DAN NATIONAL TREATMENT DALAM SENGKETA ANTI DUMPING ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.