ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT
- Authors
-
-
Salsabila Nia Gara K
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Acara PTUN, Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif, Eksekusi Putusan, Hakim Aktif.
- Abstract
-
Menurut analisis empiris maupun hukum, studi ini membahas penerapan hukum acara PTUN dalam penyelesaian sengketa administratif. Selain itu, kerangka kerja PTUN dirancang untuk memberikan identitas hukum yang sah bagi warga negara dan menjaga ketertiban di bidang sosial-ekonomi dan administratif. Dalam praktiknya, penerapan hukum acara masih menghadapi beberapa tantangan. MENYADARI prinsip hakim aktif di pengadilan, dokumen administratif yang tidak lengkap, dan ketidakhadiran pejabat menghambat pengumpulan bukti. Yang paling mencolok adalah fakta bahwa setelah putusan dibuat, banyak pejabat tidak mematuhi perintah pengadilan yang mengikat. Ini jauh dari situasi ideal untuk menjaga kepastian hukum: sanksi terhadap pelanggar hukum lemah dan diterapkan secara minimal, sementara sistem secara tidak sengaja bekerja untuk melindungi privilese dan kepentingan birokrasi daripada kepatuhan ketat terhadap hukum.
- References
-
Helmi dkk. BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Jambi: UNJA Publisher, 2025.
Mujiburohman, Dian Aries. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2022
Mulyani, Tri. Tri Mulyani, Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Universitas Semarang Press, Semarang, 2024, Hlm 41, n.d.
Revisi, Edisi. H. Marshaal NG, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Tunas Gemilang Press, Palembang, Cet Ke 2 2018, Hlm 108, n.d.
Siburian, Kasman, Fernando Z Tampubolon, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, All Rights Reserved, Cetakan Pertama, Design Cover, and Tata Letak. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaga Pemberdaya, Medan, 2019, Hlm 78. Edited by DR. Haposan siallagan, n.d.
Admiration, Jurnal Syntax, and Sosial Teknik. “Aturan Yang Berisi Mengenai Cara-Cara Seseorang /” 3, no. 6 (2022).
“Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 9(8).” IX, no. 8 (2021): 56–65.
Andre, Muhammad, Marcelleno Genadi, and Hudi Yusuf. “LEGAL PROTECTION AND DISPUTE RESOLUTION EFFORTS IN TRADE SECRET LICENSE AGREEMENTS,” no. 1 (2024): 4472–82.
Ardiansyah, Nike, Muhammad Nur, and Haeril. “The Legal-Political Paradox in Granting Absolute Jurisdiction to the Administrative Court (PTUN) over the Judicial Review of Abuse of Authority in Indonesia” 6, no. 3 (2025): 392–402.
Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh.Imam Gusthomi. “Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi” 29, no. 1 (2025): 111–24.
Candra, Mardi, and Fally Avriantara. “SENGKETA TATA USAHA NEGARA,” 2023, 5–7.
Izzati, Hafizah Nurul, and Novalin Amanda Gayatri. “Problematika Penerapan Asas Kewajaran Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” 9, no. 2 (2025): 176–96.
Marpaung, Hamdan Sudirman, Sholie Pasaribu, Rizky Abdillah, and Ratih Purwatih Sianipar. “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara” I, no. September (2024): 102–7.
Moonti, Roy Marthen. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” 5, no. 2 (2020): 106–18.
Nasution, Sofiyana, Uliya Putri Yati, Ahlan Maqbul Tsani, and Sultan Hasby Adzikri. “Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Latar Belakang, Istilah, Asas, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Hukum Acara Perdata” I (2024): 220–27.
Negara, Tata Usaha. “Rumokoy N.K : Peran P.TUN Dalam .. Vol.XX/No.2/Januari-Maret/2012(Edisi Khusus)” 2012, no. 2 (2012): 126–39.
“Tjandra, W. R. (2011). Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 39.,” n.d.
Pratama, Rizky. “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” 2, no. 1 (2023).
Putusan, Pelaksanaan, Peradilan Tata, and Usaha Negara. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF... (Farida Azzahra),” no. 9 (2020): 127–40.
Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” 3 (2021).
Sengketa, Menyelesaikan, and Tata Usaha. “Samosir, T. (2015). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. ADIL: Jurnal Hukum, 6(2), 182-197.,” 2009.
- Downloads
- Published
- 2025-12-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Baidhowi, Rayyis Afif Yudhistira, Panjaitan Intan Triokta, Ahid Fathur Rohman, Yosepha Sianturi, Dalva Wiritanaya, PENGEMBANGAN KERANGKA KONSEPTUAL BERBASIS ULUMUL QUR'AN DALAM MENANGGULANGI TAFSIR HUKUM ISLAM: STRATEGI LITERASI DIGITAL BAGI MUSLIM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Asyauqi, Naufal Dzakiy Ramadhan, Muhammad Raziqin Fajri, BATASAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safira Nurfitria, Ari Martua Hutabarat, Dian Eka Prastiwi, PENEGAKAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Bayu Bagir Basil, M. Micola Valito, Aydin Rafif Makarim, Abyan Haripraptiko, Wevy Efticha Sary, TINJAUAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI MEDIASI OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERSELISIHAN INDUSTRIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adzra’ Malfaizza Mahendra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA ETIKA BISNIS DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Putri, Nadya Zaharani, I Made Cinta, Fara Tiara, Irsyaf Marsal, PERAN BAHASA BAKU DAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alda Marshalina Agnesia, Ayuk Pebriyani, Berliana Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PARTICIPATION ACTION RESEARCH : MENGUATKAN MORALITAS KESADARAN HUKUM MELALUI TRADISI NGALAP JUMAT BERKAH UNTUK MENGATASI MASALAH DEGRADASI NILAI BUDAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faiz Setyo Wibowo, Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A’ Mubarok, Farrell Try Winata, Irsyaf Marsal, MENYELAMI STRUKTUR DAN FUNGSI HUKUM: ANALISIS HIERARKI NORMA DAN PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidowi, Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Kamila Dzakiatuz Zahra, KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.