PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN PERANG RUSIA DENGAN UKRAINA OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Abraham Manurung
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Yurisdiksi ICC.
- Abstract
-
Invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 memicu eskalasi konflik bersenjata yang menimbulkan dampak kemanusiaan besar serta mendorong perhatian internasional terhadap dugaan pelanggaran serius hukum humaniter. Serangan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas esensial, dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina menjadi indikasi kuat terjadinya kejahatan perang sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998. Kompleksitas konflik ini menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas internasional untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil langkah penyelidikan resmi dan mengidentifikasi siapa saja yang diduga bertanggung jawab secara individual. Artikel ini menganalisis bentuk-bentuk dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia dengan Ukraina serta menjelaskan peran ICC dalam proses penegakan hukum pidana internasional. Temuan menunjukkan bahwa ICC memiliki kontribusi signifikan meskipun menghadapi kendala politik dan yurisdiksi
- References
-
Charter of the United Nations. (1945). United Nations.
Geneva Conventions of 12 August 1949. (1949). International Committee of the Red Cross.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). (1977). International Committee of the Red Cross.
Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. (1958). Lembaran Negara Republik Indonesia.
Anisah, A., Wahdah, A. N., Nirwana, R. P., & Arini, D. R. (2025). Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).
Asya, J., Rahayu, S., & Widianto, A. P. (2024). Analisis yuridis terjadinya peristiwa konflik bersenjata ukraina dan rusia ditinjau Dari perspektif hukum humaniter internasional. UNES Law Review, 6(3), 9421-9433.
Imasfy, M., Alif, A., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Kajian Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perang Siber Dalam Kaitannya Dengan Serangan Infrastruktur Kritis. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(5).
JILID II, I. R. K. U. (2022). JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.
Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(12), 468202.
Kurnia, I., Yehezkiel, R., Chendarwan, P., & Wardhana, A. P. K. ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN.
Pranaseta, A., & Ariana, I. G. P. (2025). TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (HUMAN SHIELDS) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(3).
RAHMAN, A. (2025). Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA. Judge: Jurnal Hukum, 6(01), 238-250.
Satrio, T. P., & Setyawanta, L. T. (2023). Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(3), 455-470.
Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 252-265.
Sitorus, N. P. D. (2025). KETIDAKEFEKTIFAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).
Widodo, R. A., Setiyawan, D. A., Susilo, T., Yadi, R., & Prasetyo, J. (2025). Konflik Rusia-Ukraina: Telaah Kritis Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Implikasinya Terhadap Hak Sipil. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(6).
Wiryadi, U., & Simanjuntak, M. (2023). Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 9(2), 238-253.
Winerungan, R. N. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM BERAT. LEX PRIVATUM, 15(5).
- Downloads
- Published
- 2025-12-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ghefira Faza Natasya, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA KASUS KERICUHAN DI PENUKARAN TIKET KONSER SEVENTEEN: RIGHT HERE IN JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Ayumi Safitri, KEADILAN RESTORATIFF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tresya Pradipta G. Zakaria, Aliya Dwiyani Alulu, Jianelfa, MODEL HUKUM KOLABORATIF DALAM PENGUATAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DI BIDANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safira Nurfitria, Ari Martua Hutabarat, Dian Eka Prastiwi, PENEGAKAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Irwan Matias Gurlan Sinaga, Fadhiil Ahmadi, Wefy Efticha Sary, PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANALISIS PERAN DAN SANKSI DALAM SPPA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, SALUS POPULI SUPREMA LEX: VIRALITAS SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DALAM FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rosania Paradiaz, Ekawati Ekawati, Dewi Noor Alida, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PROFESI HUKUM: ANTARA KEPENTINGAN KLIEN, KEADILAN, DAN INTEGRITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfah Fauziah W. A, Sara Yogi Istiqomah, Wulandari Ayuningsih, Febriana Ayu Nirmalatifa, Yehezkiel Musa Y. A, Kuswan Hadji, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.