ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO PASCA PERALIHAN PENGAWASAN DARI BAPPEBTI KE OJK TAHUN 2025
- Authors
-
-
Rizka Asy Syifa
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Aset kripto, OJK, Perlindungan konsumen, Peralihan pengawasan, Regulasi
- Abstract
-
Perdagangan aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan minat masyarakat yang tinggi terhadap instrumen investasi digital ini. Namun, fenomena ini juga memunculkan tantangan dalam hal perlindungan konsumen, terutama dengan adanya peralihan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto pasca peralihan pengawasan dan mengevaluasi implementasi peraturan yang diterapkan oleh OJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan OJK, serta literatur yang relevan terkait dengan topik perlindungan konsumen dan perdagangan aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, masih terdapat tantangan dalam penerapannya yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap konsumen. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan pengawasan oleh OJK guna meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto.
- References
-
Bappebti. (2025). Capaian Bappebti Tahun Lalu Jadi Pijakan Tingkatkan Peran PBK. Siaran Pers, 2(5), 10110. https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2025_01_17_kjplfo2i_id.pdf
DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023. diambil 10 September 2025, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html
Fadhali, M. R., Lindawaty, P., & Sewu, S. (2024). Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 10(1), 39–55.
Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor:(A Comparative Study). Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(4), 888–899. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206
Manaf, L. M. dan I. (2024). Hukum Bisnis Berbasis Teknologi. PT Media Penerbit Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan. (2025). PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK. Otoritas Jasa Keuangan, 1–12.
Pratama, Y. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA. Jurnal Sosial Dan Sains, 3, 7–18. htp://sosains.greenvest.co.id.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 8, 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
Siboro, C. C., Ana, D., & Pakpahan, R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id, 1(6), 92–102. https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2860
Sutedja, A., & Tarumanegara, U. (2025). PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR PERKEMBANGAN KRIPTO ASET DI INDONESIA. Journal of Universal Studies, 5(1), 530–538.
UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2024). UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 39.
Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media.
- Downloads
- Published
- 2025-12-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Haikal, Reyhan Firandhi, Wahyu Abi Dwi Putra, ANALISIS PELANGGARAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1948 TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI MYANMAR DAN CHINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Surya Insani Kamil, Andriyanto Adhi Nugroho, ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila, ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Robby Ardianto Parlindungan, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Al Mas Indah Rahmawati, PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Bayu Bagir Basil, M. Micola Valito, Aydin Rafif Makarim, Abyan Haripraptiko, Wevy Efticha Sary, TINJAUAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI MEDIASI OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERSELISIHAN INDUSTRIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Immanuella Rajagukguk, Irwan Triadi, KRITIK TERHADAP PASAL 429 KUHP BARU KEADILAN DANTANTANGAN KRIMINALISASI PENGGELANDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidowi, Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Kamila Dzakiatuz Zahra, KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.