KAJIAN HUKUM MENGENAI DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999
- Authors
-
-
Afiq Aqwa Mursalin
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Daniel Unedo Rajagukguk
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Santika Artanti Sipayung
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Affila
Universitas Sumatera UtaraAuthor -
Mulhadi
Universitas Sumatera UtaraAuthor
-
- Keywords:
- Monopoli, Persaingan Usaha, PT Pertamina Patra Niaga, KPPU, UU No. 5 Tahun 1999
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya avtur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder terkait kebijakan distribusi energi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga memiliki posisi dominan dengan penguasaan hampir menyeluruh dari pasar avtur domestik yang didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 dan Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019. Kondisi ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 karena menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru dan menimbulkan distorsi harga. Namun, perusahaan ini berpotensi memperoleh pengecualian sesuai Pasal 50 dan 51 UU tersebut, meskipun statusnya sebagai anak perusahaan BUMN menimbulkan keraguan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menilai dan menegakkan hukum terhadap dugaan praktik monopoli, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi sektoral. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan antara hukum persaingan usaha dan sektor energi, pembukaan akses pasar bagi pelaku usaha baru, serta penguatan koordinasi antara KPPU dan instansi terkait guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan efisien di sektor BBM nasional.
- References
-
Jurnal
Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh Pertamina Patra Niaga. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 4(2). https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271
Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(2), 163–174. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111
Diyan, Y. N., & Apriani, R. (2024). Analisis yuridis mengenai persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 949–955. https://doi.org/10.5281/zenodo.13751289
Firmansyah, R. N., & Anggraini, A. M. T. (2024). Analisis praktik monopoli dalam pemasaran bahan bakar avtur di Indonesia dari perspektif hukum persaingan usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 6(3). https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21128
Jawani, Lunita. “Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 1, no. 2 (2021): 99–106.
Kalvisanda, S. R., & Wahyudi. (2025). Analisis yuridis terhadap dugaan korupsi impor minyak mentah oleh eksekutif PT Pertamina Patra Niaga.
Buku
Cita Citrawinda, S H. Hukum Persaingan Usaha. Jakad Media Publishing, 2021.
Maulana, I. B. (2000). Catatan singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nusantara, A. H. G., & Harman, B. K. (n.d.). Analisa dan perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sirait, N. N. (2003). Asosiasi & persaingan usaha tidak sehat. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Suhasri & Mohammad Taufik M, (2010). Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Yani, A., & Widjaja, G. (1999). Seri hukum bisnis anti monopoli. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Internet
Artanti, Annisa Ayu. "KPPU Temukan Bukti Dugaan Monopoli Penyediaan Avtur Pertamina Patra Niaga." MetroTVNews.com, 3 Oktober 2024. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCd51J-kppu-temukan-bukti-dugaan-monopoli-penyediaan-avtur-pertamina-patra-niaga.
Suhari, Novia. "KPPU Selidiki Dugaan Monopoli PT Pertamina Patra Niaga dalam Penjualan LPG Non Subsidi." ForumKeadilan.com, 9 Maret 2025. https://forumkeadilan.com/2025/03/09/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-pt-pertamina-patra-niaga-dalam-penjualan-lpg-non-subsidi/
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Downloads
- Published
- 2025-12-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yebi Febri, Putri Ayu Lestari, Pebina Lumban Gaol, Royki Setiawan, MEKANIME PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Azmi Maulana, Indra Mulyana, Muhammad Eriyan, Deden Najmudin, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI JARIMAH KHAMR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zacky Ramadhan Nasim, Meyli Navia Ginoga , Vilza Patrio Hilmansyah R. Nani, Moh Rajib Fallugah , Israwan Septiansyah Ibrahim , Ilham Febriady Pulukadang, Hasnia, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENJARA BAGI TERPIDANA KORUPSI E-KTP : STUDI KASUS S.N , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eima Juniar, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN KERETA API BERDASARKAN PASAL 178 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Maulana Yudha, Denis Wira Sandy Nugraha, Dian Eka Prastiwi, ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI GANJA MEDIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raynaldi Young, Arsita Dhiba Nabila Bibi, Hamim Bhavana, Alifiansyah Ramadhan, PENENGGELAMAN KAPAL IUU FISHING DI ZEE INDONESIA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN HAK BERDAULAT NEGARA DI ZEE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.