TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN MAKANAN YANG LAYAK KEPADA WARGA BINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III GORONTALO
- Authors
-
-
Misriyanti Abdullah
Universitas TerbukaAuthor -
Asrul Hamid
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Tinjauan Hukum, Penyelenggaraan Makanan, Warga Binaan
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji kesesuaian penyelenggaraan makanan yang layak kepada warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui melalui studi pustaka, observasi serta wawancara langsung dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan makanan telah mengikuti prosedur standar mulai dari perencanaan anggaran, menu, pengadaan, pengolahan, hingga distribusi. Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permen Imipas Nomor 1 2025 masih terdapat permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas penyimpanan, dan tidak adanya tenaga ahli gizi. Oleh karena itu, penelitian ini direkomendasikan adanya pembenahan sebagai strategi integratif untuk meningkatkan hak asasi warga binaan atas makanan yang layak.
- References
-
Anamta, A.R., Suhartini, E., Mulyadi. (2025), Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bogor. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(1), 6.
Ardinata, Mikho. (2020). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal HAM Vol. 11 No. 2: hlm. 326
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). Standar Penyelenggaraan Makanan di Lapas, Rutan dan Cabrutan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2), 363-376.
Fitriani IN. 2020. Hubungan antara pengetahuan pekerja dapur terhadap perilaku penyimpanan dan pengolahan bahan makanan di pondok modern darussalam gontor putri 1 dan 2 mantingan ngawi Jawa Timur. Dissertation. Universitas Darussalam Gontor: Jawa Timur.
Juhartini, S.Gz., M.Kes; dkk. (2022). Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Inara Publisher. ISBN 978-623-5970-96-7.
Marlinae, L. (2021). Buku Ajar Higiene Makanan dan Minuman. Banjarmasin: Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Mastuti, D.N.R. (2025). Buku Ajar Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar. Jakarta Barat: PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
Nurgumilar, T., Suprijatna, D., Aminuloh, M. (2025), Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Karimah Tauhid, 4(2), 1176
Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(3), 109.
Prabowo, Fandy. (2018). Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(1), 125–144.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sushanty, V.R., Badranata, B.A. (2023), Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Surabaya. DEKRIT(Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(2), 180.
The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Yulianti, R., Muhlishoh, A., Hasanah, L. N., Rosnah, S., Lusiana, S. A., & Sutrisno, E. (2022). Keamanan dan Ketahanan Pangan. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Downloads
- Published
- 2025-12-14
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Auliya Rahmi, Asrul Hamid, IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Adzra’ Malfaizza Mahendra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA ETIKA BISNIS DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Neza Lailatul Ramadhani, Renata Habibah Widyawati, Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra, ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laviola Devira, Rini Fathonah, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Abi Dwi Putra, Arju Sethiawanza, Naurah Qanitah Dzakirah, Nizam Tazmi, Helda Rahmasari, TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: TINJAUAN TERHADAP HUKUM ACARA YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA KASUS KERICUHAN DI PENUKARAN TIKET KONSER SEVENTEEN: RIGHT HERE IN JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeand Monic, Gunardi Lie, TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfah Fauziah W. A, Sara Yogi Istiqomah, Wulandari Ayuningsih, Febriana Ayu Nirmalatifa, Yehezkiel Musa Y. A, Kuswan Hadji, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.