PENYELESAIAN ASET TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PENJUALAN LANGSUNG PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR SESUAI DENGAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMULIHAN ASET DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- Authors
-
-
Rindiani Sri Rejekiningsih
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Kejaksaan, Penjualan Langsung, Penyelesaian Aset
- Abstract
-
Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga berperan dalam pengelolaan serta penyelesaian aset hasil kejahatan untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penjualan langsung aset rampasan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum, menilai penerapannya di Kejaksaan Negeri Belitung Timur, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, implementasinya masih terkendala oleh faktor kondisi aset, seperti penurunan nilai akibat proses hukum yang panjang, kerusakan fisik, serta kesulitan dalam penilaian nilai pasar. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penanganan dan penilaian aset yang lebih cepat dan terstandardisasi agar proses penyelesaian lebih efektif dan tidak merugikan negara.
- References
-
Arifin, B. (2023). “Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara.” Jurnal Integritas Hukum, 7(1), 56–71
Harun, M., & Noegraha, A. (2023). Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(2), 171-183.
Hidayat, R., & Sari, M. (2023). “Implementasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan dalam Perspektif Akuntabilitas Publik.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 145–162.
Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Suara Hukum, 3(2), 227-250.
Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Purwanto, H. (2021). Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
Setiyono, Joko. (2021). Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana: Perspektif Hukum dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Downloads
- Published
- 2025-12-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Larasati Rahmadhani, Eky Octaviani, Rafansya Ghifari Azriel Azwar, Darell Rizqullah Salahuddin, Yuris Utrecht Boantua Manalu, TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH FASUM DALAM PUTUSAN 363/PDT.G/2023/PN SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helen Artemisia, UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wiene Jasmine Abidin, Rosa Refananda Aurianti Sijabat, Joanda Pieter Sianturi, Salsabilla Putri Kartini Farid, PENAFSIRAN HUBUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 1250/PDT.G/2024/PN.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Rivanda, PERAN FALSAFAH PIIL PESENGGIRI DALAM TATANAN HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG (KAJIAN YURIDIS-ANTROPOLOGIS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidowi, Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Kamila Dzakiatuz Zahra, KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nova Ramadhani, Zaky Farid Luthfi, IMPLEMENTASI POLA ASUH DEMOKRATIS OLEH KAKAK ASUH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI PANTI ASUHAN NUR ILAHI, KURAO PAGANG, KOTA PADANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septian Dwi Nurcahyo, Fahad Umar Mawardi, Saeful Mujab, MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS DALAM PENUTUPAN PABRIK PT SANKEN INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP HUBUNGAN INDUSTRI DAN REPUTASI KORPORAT ABSTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adista Alifia Amanda, KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Disya Soraya Qhaira, Sulastri Sulastri, ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH REDISTRIBUSI:STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 38/PDT.G/2024/PN.BGR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.