Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- Authors
-
-
Widianto Wisnu Wardana
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Ardian Kayla Aprilianto
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Olivia Margaretta
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Callista Aurellia Nugrho’s
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Yaqutah Salsabila Zadah
Universitas Slamet RiyadiAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman Mati Bersyarat, KUHP Baru, Pasal 100, Pembaruan Hukum Pidana, Rehabilitative Justice
- Abstract
-
Hukuman Mati Bersyarat, yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, merupakan wujud dari usaha reformasi hukum pidana di Indonesia yang bersifat lebih manusiawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut hukum dasar filosofi, norma-norma, serta implikasi penerapan dari ide hukuman mati dengan periode percobaan selama sepuluh tahun ini. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan tentang perundang-undangan dan konsep, studi ini mengungkapkan bahwa Pasal 100 menunjukkan perubahan paradigma dari sistem retribusi menuju teori pidana yang lebih integratif, yang memberikan peluang untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan signifikan muncul dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan objektivitas penilaian terhadap kriteria "perilaku yang terpuji" dan kompleksitas dalam menyelaraskan kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses penggantian hukuman. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan objektif untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
- References
-
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
---. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Buku
H.L.A. Hart. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pertanggungjawaban. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
Muladi. Sistem Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni, 2002.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
Artikel Jurnal
Amiruddin, Roni. "Arah Kebijakan Legislasi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pasca-Berlakunya KUHP Baru." Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 3 (2024): 455–478.
D iantha, I. M. P. "Tinjauan Filosofi dan Sosiologi Pembaruan Hukum Pidana Melalui KUHP Baru." Jurnal Yuridika 38, no. 1 (2023): 1-18.
Latifah, N. "Dilema Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Konsep Hukuman Mati Bersyarat." Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (2024): 150-170.
Sumber Elektronik dan Dokumen Resmi
Kementerian Hukum dan HAM RI. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: 2022. Diakses 5 Desember 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M. Bayu Bagir Basil, M. Micola Valito, Aydin Rafif Makarim, Abyan Haripraptiko, Wevy Efticha Sary, TINJAUAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI MEDIASI OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERSELISIHAN INDUSTRIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Amanda Fauzi, Weny Susanti, Delia Trianita, Muhammad Afil Alqazaly, Edytiawarman, IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adzra’ Malfaizza Mahendra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA ETIKA BISNIS DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Putri, Nadya Zaharani, I Made Cinta, Fara Tiara, Irsyaf Marsal, PERAN BAHASA BAKU DAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulandari Putri Danayanti, Keisha Rumaisha Devinasari, Theresia Ayuditha Saragih, EFEKTIVITAS HAK APPRAISAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP KEPUTUSAN RUPS DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faiz Setyo Wibowo, Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A’ Mubarok, Farrell Try Winata, Irsyaf Marsal, MENYELAMI STRUKTUR DAN FUNGSI HUKUM: ANALISIS HIERARKI NORMA DAN PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramdan Sukria, Ratu Alivya Syahrazard Ramdhan, Risani Aghnia Nurhasanah, Shahira Mutiara Rizky, Utang Rosidin, TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alda Marshalina Agnesia, Ayuk Pebriyani, Berliana Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PARTICIPATION ACTION RESEARCH : MENGUATKAN MORALITAS KESADARAN HUKUM MELALUI TRADISI NGALAP JUMAT BERKAH UNTUK MENGATASI MASALAH DEGRADASI NILAI BUDAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firman Adista, Khaidarulloh, KONFLIK NORMA ANTARA TUJUAN PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfah Fauziah W. A, Sara Yogi Istiqomah, Wulandari Ayuningsih, Febriana Ayu Nirmalatifa, Yehezkiel Musa Y. A, Kuswan Hadji, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.