KETENTUAN PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PADA KASUS LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA
- Authors
-
-
Arif Riadi
Universitas PamulangAuthor -
Asqiya Aniatul Hidayah
Universitas PamulangAuthor -
Syyayid Afif Mudhofar
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- penetapan status bencana nasional, banjir bandang, longsor, penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah, Sumatra
- Abstract
-
Meningkatnya frekuensi dan besarnya tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak signifikan terhadap keselamatan publik, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan sosial-ekonomi daerah. Fenomena ini telah memicu urgensi evaluasi hukum terhadap legitimasi penetapan status bencana nasional sebagai instrumen hukum utama dalam sistem manajemen bencana nasional. Penelitian ini berfokus pada landasan normatif, parameter, dan prosedur penetapan status bencana nasional untuk krisis hidrometeorologi di Sumatera, untuk menilai signifikansinya terhadap efektivitas manajemen bencana di lapangan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal dan legislatif, studi ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan status bencana nasional merupakan katalis strategis dalam mengintegrasikan koordinasi multisektoral, memicu percepatan mobilisasi sumber daya, dan memperkuat intervensi pemerintah pusat dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Namun, terdapat perbedaan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh ambiguitas dalam parameter operasional dan pengambilan keputusan birokrasi yang tidak bersifat akselerasi. Sebagai solusinya, studi ini mengusulkan redefinisi kriteria penentuan status bencana dan restrukturisasi tata kelola bencana untuk memastikan respons negara yang lebih tepat, proporsional, dan akuntabel terhadap bencana di Sumatera.
- References
-
Indra Sushmita, Chelin. (2025, Desember 09). “Kronologi Banjir & Longsor di Sumatra Telan Lebih dari 960 Korban Jiwa” Espos.id. Diakses pada 16 Desember 2025. Dari Lestari, M. I. (2023).
Yudha Saputra, Eka. (2025, Desember 08). “BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun” Tempo. Diakses pada 16 Desember 2025.
https://news.espos.id/kronologi-banjir-longsor-di-sumatra-telan-lebih-dari-960-korban-jiwa-2171007
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Perkembangan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Desember 2025. Jakarta: BNPB, 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Analisis Cuaca Ekstrem dan Siklon Tropis di Wilayah Sumatra Periode November–Desember 2025. Jakarta: BMKG.
Sasmi, Annisa Trisnia. Faktor Multikausal Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
Rahayu, H. P., & Nugroho, S. P. (2017). “Kebijakan Penetapan Status Darurat Bencana dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.” Jurnal Penanggulangan Bencana, 8(2), 101–115.
Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
- Downloads
- Published
- 2025-12-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Salma Febrita, Adi Surya Dinata, Tegar Habib Adhyasta, Dinda Ayu Lestari, Desi Astuti, ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Immanuella Rajagukguk, Irwan Triadi, KRITIK TERHADAP PASAL 429 KUHP BARU KEADILAN DANTANTANGAN KRIMINALISASI PENGGELANDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Fadli Slamat, Chrisostomos Inuhan, Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zigo Ari Ghopican, EKSISTENSI TANAH ADAT DI LAMPUNG : KAJIAN NORMATIF TENTANG KEBERADAAN TANAH ADAT DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Despi Yanti, Nabila Odelia, Rizal Yuda Pratama, MENGUKUHKAN IDEOLOGI DAN EKSISTENSI PANCASILA DALAM ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azkia Mutia Rachma, Beby Hasna Rifdah, Zaenudin, MENGUATKAN AKUNTABILITAS MELALUI KOMPLEMENTARITAS MENGENAI ARAH BARU PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Yadita, ANALISIS KETAATAN NEGARA TERHADAP WORLD TRADE ORGANIZITION (WTO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Luthan Ramadhanta Kholani, PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER BERINTEGRITAS DALAM MASYARAKAT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ketut Nugraha Aditya Pramanda, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES ADOPSI PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dani Fadem Aljama, Neva Aulia Sabrina, Nabilah Ayu Puspita, Peran politik Nasional dalam Strategi Nasional dan Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.