TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK BUNGA PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Papad Fadli
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Peer-to-Peer Lending, Bunga Pinjaman, Perlindungan Konsumen
- Abstract
-
Peer-to-peer lending (P2P lending) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan non-bank, namun praktik bunga pinjaman yang tinggi sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti informasi yang benar, keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa bunga pinjaman P2P lending yang tidak transparan dan berlebihan sering melanggar Pasal 4, 7, dan 8 UU PK, yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sosial. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan batas bunga maksimal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum konsumen di era digital, mendorong kebijakan yang lebih adil bagi peminjam dan pelaku usaha.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Jakarta: Sekretariat Negara
Harahap, S. F., & Marliyah, M. (2025). PERAN PEER TO PEERLENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(1), 11-16.
Ren, K., & Malik, A. (2019, October). Recommendation engine for lower interest borrowing on peer to peer lending (P2PL) platform. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (pp. 265-269).
Ojk.go.id. 2024. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024. 26 Desember https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx
Tempo.co. 2025. AFPI Blakblakan soal Penetapan Bunga Pinjol 0,8 Persen per Hari. 26 Desember https://www.tempo.co/ekonomi/afpi-blakblakan-soal-penetapan-bunga-pinjol-0-8-persen-per-hari-1443956
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-12-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alfah Fauziah W. A, Sara Yogi Istiqomah, Wulandari Ayuningsih, Febriana Ayu Nirmalatifa, Yehezkiel Musa Y. A, Kuswan Hadji, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Mughni Allisya Putri, Rini Fathonah, Erna Dewi, Firganefi, Nikmah Rosidah, PENGARUH STIGMA SOSIAL MASKULINITAS SEBAGAI PENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KDRT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rangga Putrana, Rifqi Nayif Daniswara, Sisi Wardani, Raudyatuzzahra Ramdhani, PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENDORONGPERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fero Sanjaya, Ghina Praska Levi, Indah Cahya Purnama, PERLINDUNGAN KORBAN TPPO DI ERA DIGITAL: EVALUASI KEADILAN RESTORATIF DANSTRATEGI MITIGASI BERBASIS KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annisa Calista Maharani, I Wayan Novy Purwanto, ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH: STUDI KASUS PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irfan Lubis, Rizki Putri Adinda Br Saragih S, Melkaharay, Hafidza Zia, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT DI TENGAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK: PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khairunnisa Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Deepfake Dalam Pornografi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arjun Nugroho, Mario Yesaya Tambunan, Adillah Tiasto, Irnanto Panca Mei Darno, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN KARYA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.