URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH
- Authors
-
-
Alfah Fauziah W. A
Universitas TidarAuthor -
Sara Yogi Istiqomah
Universitas TidarAuthor -
Wulandari Ayuningsih
Universitas TidarAuthor -
Febriana Ayu Nirmalatifa
Universitas TidarAuthor -
Yehezkiel Musa Y. A
Universitas TidarAuthor -
Kuswan Hadji
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan data pribadi, Peraturan daerah, Kekosongan hukum, Pemerintah daerah
- Abstract
-
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital yang secara langsung melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan data pribadi di tingkat daerah belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi menyebabkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan data masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hadjon, P. M. (2014). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). Good governance dalam negara hukum. Surabaya: Airlangga University Press.
Makarim, E. (2019). Pengantar hukum telematika (cyber law). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Marbun, S. F. (2003). Hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Yogyakarta: UII Press.
Mochtar, Z. A. (2020). Penguatan regulasi daerah dalam negara hukum desentralistik. Jurnal Konstitusi, 17(2), 278–296.
Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 455–472.
Rosadi, S. D. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1), 1–20.
- Downloads
- Published
- 2026-01-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Edra Satmaidi, Ahmad Wali, M. Riduan, ANALISIS YURIDIS PERTAMBANGAN DI BUKIT SANGGUL SELUMA: PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Rendi Raditya, PENIPUAN DIGITAL BERMODUS HADIAH UANG MELALUI APLIKASI TELEGRAM DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septi Widia Sari, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Mamanda Syahputra Ginting, FAKTOR PENGHAMBAT POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidowi, Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Kamila Dzakiatuz Zahra, KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Disya Soraya Qhaira, Sulastri Sulastri, ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH REDISTRIBUSI:STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 38/PDT.G/2024/PN.BGR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Avinda Rivaininur, Marsya Ma’rifah Ramadhanti, Suryaningsi Suryaningsi, KOLABORASI MAHASISWA KEDOKTERAN GIGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM KESEHATAN MULUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Indri Kurnia S, Aryo Tri Revando, Dwi Putri Lestarika, IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chyndra Cantika Nadinda Zahra, PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Fathin Dharmawan, Baharudin Bachri, Muhammad Dafa Septian, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.