URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH
- Authors
-
-
Alfah Fauziah W. A
Universitas TidarAuthor -
Sara Yogi Istiqomah
Universitas TidarAuthor -
Wulandari Ayuningsih
Universitas TidarAuthor -
Febriana Ayu Nirmalatifa
Universitas TidarAuthor -
Yehezkiel Musa Y. A
Universitas TidarAuthor -
Kuswan Hadji
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan data pribadi, Peraturan daerah, Kekosongan hukum, Pemerintah daerah
- Abstract
-
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital yang secara langsung melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan data pribadi di tingkat daerah belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi menyebabkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan data masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hadjon, P. M. (2014). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). Good governance dalam negara hukum. Surabaya: Airlangga University Press.
Makarim, E. (2019). Pengantar hukum telematika (cyber law). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Marbun, S. F. (2003). Hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Yogyakarta: UII Press.
Mochtar, Z. A. (2020). Penguatan regulasi daerah dalam negara hukum desentralistik. Jurnal Konstitusi, 17(2), 278–296.
Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 455–472.
Rosadi, S. D. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1), 1–20.
- Downloads
- Published
- 2026-01-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anastasya Arimbi Prasetyaningtyas, Najwa Sandra Medina, Ajeng Permata Sejati, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akhmad Kautsar Fattah, Abdul Haris Nafis, Andriyan Rahardi, Pradipta Prihantono, Sofyan Sauri, Andriyanto Adhi Nugroho, PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM FINTECH CREDIT SCORING DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP RESIKO DISKRIMINASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Hanatyasti Kurnia, Niru Anita Sinaga, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bunga Manisa, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Muhammad Yasin, Arifson Alfredo Siombing, Prayoga Putra Gunawan, Muhammad Nasril Maulana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA CINTA MANDI: STUDI PUTUSAN PTUN BENGKULU NOMOR 10/G/2022/PTUN.BKL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Hamdi, ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wayan Marsya Anggita Anggraini , PERAN AWIG – AWIG DALAM MENGATUR PENGGUNAAN TANAH ADAT DI BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flora Tri Melfanny Buulolo, Qonita Mutmainah, Dinda Azka Aulia, Radya Alluna Rahmadhana, Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait, Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Wanprestasi Akibat Tindakan yang Dilarang dalam Perjanjian Kerjasama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadine Centya Bella, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG HIBAL SERBA : NILAI DAN PELESTARIANNYA DALAM ADAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rocky Wahyu Ramadhan, Denatasah Bunga Lestari , Afifah Nur Rohman, Muhammad Satria Hafiz Susilo, Vandez Aziz Marantino, PERAN NEGARA DAN BANGSA DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.