STUDI KOMPARATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL
- Authors
-
-
Sri Wulan Noorrahman
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjariAuthor -
Fallin Oktavia
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-BanjariAuthor -
Muhammad Rizky
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-BanjariAuthor -
Indah Dewi Megasari
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-BanjariAuthor
-
- Keywords:
- Sengketa Tanah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kepastian Hukum
- Abstract
-
Tanah memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, karena selain bernilai ekonomis juga sarat dengan makna sosial, budaya, dan religius. Namun, kedudukan tanah yang strategis sering kali menimbulkan sengketa yang kompleks, kronis, dan multidimensional. Sengketa tanah dapat bersumber dari tumpang tindih hak, ketidakjelasan kepemilikan, konflik warisan, hingga perebutan tanah adat, yang berdampak pada aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator, menekankan pemulihan harmoni sosial dan keadilan substantif. Sementara itu, hukum nasional menekankan kepastian hukum melalui jalur litigasi maupun mediasi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Mediasi yang difasilitasi oleh BPN terbukti lebih efisien, mampu mengurangi biaya, serta menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. Perbedaan karakteristik antara hukum adat dan hukum nasional mengandung potensi disharmoni, namun juga membuka peluang integrasi. Dengan memadukan nilai kepastian hukum formal dan keadilan substantif berbasis kearifan lokal, model penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efektif, dan kontekstual dapat diwujudkan untuk mendukung stabilitas sosial serta kepastian hukum di Indonesia.
- References
-
Alvin, H., Uma, A. M., Al Qin, F. H., & Wahyuddin. (2025). Penyelesaian sengketa tanah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 di Kelurahan Pagutan, Kota Mataram. Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370
Asliani, A. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Islam. Jurnal Hukum, 4(1), 335-342. https://share.google/J44cupJZCtkeVaJfb
Hartana, H., & Suriati, N. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 219–230. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hartini, S. I., & Pabassing, Y. (2023). Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(1), 28-40. https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.4
Nugroho, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Atas Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
Riski, N., Octaviyanda, S., & Fernando, W. (2023). Implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 1351–1364.
Sulaiman, A. I. (2013). Model Komunikasi Formal dan Informal dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Penelitian Komunikasi, 16(2).
Widiawati, A., Firmanto, F., & Miswar. (2024). Analisis terhadap kasus hukum perdata dalam sengketa lahan pertanahan. Jurnal Pahlawan, 7(1), 38–50.
Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia. DATIN Law Jurnal, 2(1), 22–34. https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1
- Downloads
- Published
- 2026-01-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Fitria Indriani, Ersha, Muhammad Arya Dimas Baihaqi, Indah Dewi Megasari, PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM BARAT MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Afiq Aqwa Mursalin, Daniel Unedo Rajagukguk, Santika Artanti Sipayung, Affila, Mulhadi, KAJIAN HUKUM MENGENAI DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fhadhilatul Fhatihah, Iwan Ridwan Waluya, Lunneta Ardelia Isywal, Nadila Nuraini, Ainul Addina Utami, IMPLIKASI YURIDIS PERPPU CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPSTIAN HUKUM DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Puzan Restu Buardi, Sahrul Mubarok, Suci Mutiara Insyira, Syifa Mardhiah Hanifah, Utang Rosidin, LEGAL STANDING DAN HAK PARA PIHAK SERTA DAMPAKNYA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Restiani, Dede Ika Murofikoh, PENGGUSURAN TANAH SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS KALI BEDENG, KEC. KASEMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutia Ramanda Nasution, ANALISIS KEKUATAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adytia Rizqi Setia Eko Wahyudi, Epriel Leilya Hawa Larasati, Pricilia Salwa Edriyanti, Ni Made Shinta Putri Kesumantara, Muhammad Azzam Izzuddin, IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA: PEDOMAN UTAMA UNTUK MEMAJUKAN TEKNOLOGI YANG SESUAI NILAI BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abraham Manurung, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN PERANG RUSIA DENGAN UKRAINA OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidhowi, Gusnaldi Dioran, Ardeansyah Seta, Aldiansyah, Alvian, Ebeneser Valentino, OPTIMALISASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jihan Ayu Fransiska, Nabilla Salma Fitri, KEABSAHAN REKAMAN PERCAKAPAN TELEPON TANPA IZIN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eima Juniar, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN KERETA API BERDASARKAN PASAL 178 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.