FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI DETASEMEN POLISI MILITER XXI/2 LAMPUNG

• Naufal Ahmad Fahrezi

  Universitas Lampung

  Author

• Tri Andrisman

  Universitas Lampung

  Author

• Deni Achmad

  Universitas Lampung

  Author

Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) merupakan pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu disiplin, hierarki komando, dan profesionalisme prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Salah satu contoh kasus terjadi di Provinsi Lampung, di mana seorang Sersan Mayor tidak hadir tanpa izin selama 11 hari pada bulan Februari 2024 karena kesulitan keuangan dan alasan kesehatan. Hukuman dalam hukum militer dianggap sebagai upaya terakhir yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan perilaku prajurit, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dari Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung, observasi langsung, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan pada data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polisi Militer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, mencakup penyelidikan hingga pengalihan kasus. Posisi tersebut berfungsi secara efektif, namun terus menghadapi kendala terkait personel dan pengaruh eksternal yang berdampak pada prajurit. Determinasi penegakan hukum mencakup pertimbangan hukum, personel penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, pengaruh masyarakat, dan unsur budaya.

Ahmadi, A. (2007). Psikologi sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Andrisman, T. (2009). Asas-asas dan aturan umum hukum pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Andrisman, T. (2010). Hukum peradilan militer. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Kansil, C. S. T. (2011). Pengantar ilmu hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Maknun, L., & Jamaludin. (2020). Hukum pidana militer. Palembang: Sumatera Selatan.

Moeljatno. (2013). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2002). Teori peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M. Humam Ghiffary, H. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier. [halaman 2]

Nursukma, S., Sekar Pawening, Y., & Triardi, I. (2024). Perbandingan asas-asas hukum pidana umum dengan hukum militer. Presidensial: Jurnal Hukum, 1(4), 48.

Pratiwi, A., Rosidah, N., Shafira, M., Dewi, E., & Achmad, D. (2024). Meminimalisir terjadinya disparitas pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2), 167–182.

Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(3), 464–476.

Renaldi, R., Nawi, S., & Arsyad, N. (2024). Analisis yuridis penerapan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 199–209.

Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan tindak pidana desersi anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 278–282.

Simbala, A. C. (2021). Desersi Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Kuhpm). Lex Privatum, 9(8).

• pdf