KONTEKS PEMIDANAAN DALAM ASPEK REHABILITAS BAGI PELAKU NARKOTIKA
- Authors
-
-
Giwa Asti Kaushar
Universitas PancasilaAuthor -
Nawra Mutasya Sayyidira
Universitas PancasilaAuthor -
Ullyana Grace Devianti
Universitas PancasilaAuthor -
Cornellis Ariawan
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Pemidanaan, Rehabilitasi, Narkotika
- Abstract
-
Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sebenarnya merupakan korban ketergantungan justru dijatuhi hukuman penjara. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur bahwa pengguna dan pecandu seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara. Artikel ini membahas bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia mulai beralih dari hukuman penjara ke arah rehabilitasi bagi pelaku narkotika. Salah satu contohnya adalah kasus bos tempat hiburan malam di Surabaya yang diputus untuk menjalani rehabilitasi selama tiga bulan, bukan hukuman penjara. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan berarti bebas dari hukuman, melainkan bentuk pemidanaan yang lebih manusiawi agar pelaku bisa pulih dan kembali ke masyarakat dengan baik.
- References
-
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja BNN Tahun 2023. Jakarta: BNN. Diakses melalui https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2023.pdf.
BeritaJatim.com. "Bos RHU Buro Garden Surabaya Direhabilitasi 3 Bulan. https://beritajatim.com/bos-rhu-buro-garden-surabaya-direhabilitasi-3-bulan.
BNN (data pengguna narkotika)Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Kinerja BNN Tahun 2023, (Jakarta: BNN, 2024)
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
http:// scholar.unand.ac.id
Peraturan Bersama antara BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Kemenkes tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN, dan Menteri Kesehatan RI tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Diakses melalui Scribd, https://www.scribd.com/document/372547512/Penelitian-Hukum-Normatif.
Teori pemidanaan (Barda & Muladi) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), diakses melalui scholar.unand.ac.id,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-01-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jenita Nuryani, PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: DILEMA ANTARA EFEKTIVITAS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlan Afdalil Aksa, Andika Rizki Ramadhani, Dian Eka Prastiwi, KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Efso, Putra Jaya, Iman Santoso, Lauditta Indahdewi, TRANSFORMASI LINGKUNGAN BERSIH: STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS HUNIAN DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Izzatul Istifani, Asya Humairoh Wahda, Dian Eka Prastiwi, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PT Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Shagita Fatimah, Zulfa Nizar Pratama, Deden Najmudin, PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI DAN QANUN JINAYAH ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cely Intan Verbena, Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. , AKIBAT HUKUM HAKIM MEMUTUS (ULTRA PETITA) PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sanjaya Martua Hutasoit, Prof. Dr. Maroni,S.H., M.Hum, Eko Raharjo, S.H., M.H, PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hendra Gunawan, Muh. Amin Saleh, Hotman Sinambela, MEKANISME PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafsanjani Azzahfi, Upaya Mitigasi Risiko Penanggulangan Bencana Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Muhammad Yasin, Arifson Alfredo Siombing, Prayoga Putra Gunawan, Muhammad Nasril Maulana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA CINTA MANDI: STUDI PUTUSAN PTUN BENGKULU NOMOR 10/G/2022/PTUN.BKL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.